Diduga Ada "Lobby Toilet" dan Politik "Buka Kartu"

Surat OJK (Bukan) Penyebab calon Dirut dari Intern BankRiau "Keok"

Penulis : user | Kamis, 13 November 2014 - 08:39 WIB

Ilustrasi | Beritariau.com 2014

Beritariau.com, Pekanbaru - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riaukepri (BRK) yang digelar pada Sabtu (08/11/14) hingga Minggu (09/11/14) sekitar pukul 03.00 dini hari lalu, sejumlah nama akhirnya dikirim kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12 tahun 2010.

Pada RUPS yang dipimpin oleh Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman kemarin, dua nama direkomendasikan sebagai calon Direktur Utama (Dirut) BRK yakni, Dr Irvandi Gustari (Irvan) dari Bank MNC Jakarta dan Sonni Trandaloso (Sonni) dari Bank Mandiri Jakarta.

Selain itu, juga diputuskan bahwa, untuk jabatan Komisaris Utama (Komut) BRK yaitu Mantan Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit. Dua Komisaris Independen juga dipilih yakni, Rivai Rahman dan Zubir Salehan serta satu Komisaris Non Independen yaitu Wan Marwan.

Kedua calon Dirut itu, berasal dari luar BRK. Sedangkan sejumlah nama yang berasal dari Internal BRK yang sebelumnya digadang-gadang menjadi calon Dirut antara lain : Syamzul Bahri, Nizam Putih, Frans Dinel dan lainnya, "keok" alias tidak dipercaya memangku jabatan yang "seksi" itu.

"Tumbangnya" para calon dirut dari Internal BRK itu memang mengejutkan. Pasalnya, baik nama Irvan dan Sonni, sebelum tak pernah muncul. Diduga, "keoknya" para calon dari Internal itu akibat terkena "senjata pamungkas".

Ibarat pertarungan, "senjata" yang dimaksud adalah surat yang dicuatkan secara tiba-tiba dan menjadi pembahasan seru.Tak ayal lagi, diduga politik "buka Kartu" terjadi.

Sumber Beritariau.com yang saat itu ikut di dalam ruangan RUPS berlangsung, tepatnya di lantai 8 Hotel Labersa mengatakan bahwa, salah satu Bupati yang merupakan perwakilan dari salah satu pemegang saham di BRK, menguak perihal adanya Surat Teguran atau Pembinaan dari OJK kepada BRK.

"Dia (Bupati) membuka ada surat dari OJK yang isinya terkait sejumlah teguran atau pembinaan atas sejumlah kejanggalan di BRK," kata sumber yang enggan nama dan identitasnya dimuat Beritariau.com, Minggu (09/11/14) siang.

Saat itu, ia mengikuti dan mendengar isi surat itu menyatakan soal turunnya deposito 6 Triliun milik Pemda dan Non Pemda yang menjadi sekitar 600 Milyar, tak adanya Kenaikan Tabungan, Kredit Macet, Pembelian obligasi dibawah harga pokok suku bunga obligasi yang diterbitkan dan sejumlah "penyakit" BRK.

Kuat dugaan, dibukanya isi surat yang sengaja dilempar ke forum rapat itu, berhubungan dengan para calon yang berasal dari Internal agar tak dipercaya menjadi dirut.

Sumber ini juga menyebutkan, proses pemilihan calon dirut terkesan aneh, sebab, nama-nama yang diusulkan oleh para pemegang saham, tak serta merta dibahas dan diputuskan bersama. Bahkan, ada juga yang mempertanyakan kenapa Irvan dan Sonni masuk tiba-tiba.

"Kita heran. Saat itu, Rivai Rahman ngaku tak pernah menghubungi Irvan dan Sonni karena tak ada mekanisme yang mengatur bahwa mereka harus dihubungi. Lantas, apa kedua calon itu sudah setuju jadi calon Dirut sehingga dimajukan," katanya.

Bahkan, saat itu, diungkapkannya, ada sebuah Komite atau Tim "Dadakan" yang dibentuk yang akhirnya mengkerucutkan dua nama yakni Irvan dan Sonni sebagai calon dirut. Ia tak menampik ada "lobby toilet" yang terjadi waktu itu.

"Saya sendiri gak tau, siapa yang membentuk Komite itu," ungkap salah satu peserta RUPS itu.

Ia mengaku cukup heran dengan RUPS yang berlangsung. Sebab, menurutnya, dalam mengambil keputusan harusnya bisa objektif tanpa melihat ada "garis politik" atau sentimen.

"Contohnya, untuk calon Komut yaitu Pak Mambang. Kita dari pemegang saham dari daerah rata-rata setuju dengan Mambang. Namun, hanya Rohul (Rohul) yang tak setuju. Ini kan harusnya objektif," katanya lagi.

Selain itu, Ia juga melihat ada unsur kepentingan pribadi sehingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BRK diubah. Pasalnya, dengan perubahan AD/ART itu, ada seseorang yang diuntungkan agar tetap menjabat.

Sumber ini pun meminta agar para kandidat itu nantinya dapat diuji dengan baik. Ia berharap kepada OJK agar benar-benar memeriksa seluruh nama itu dengan baik nantinya.

Sementara itu, adanya dugaan surat OJK yang beredar saat RUPS, dibantah oleh pimpinan Bagian Corporate Secretary BRK Winovri. "Saya yakin tak ada surat itu," kata Winovri kepada Beritariau.com, Rabu (12/11/14) sore.

Namun, Ia mengakui tak tahu banyak apa yg terjadi di dalam ruangan rapat RUPS itu, termasuk adanya Komite "Dadakan". Pasalnya, yang ada diruangan itu, kata Novri, hanya petinggi dan pemegang saham BRK.

"Soal materi yang dibahas di RUPS, saya tak banyak tahu. Kita sendiri tak boleh masuk kedalam," tambahnya.

Terkait kabar adanya surat dari OJK yang dibahas secara a lot saat RUPS itu, Kepala Kantor OJK Perwakilan Provinsi Riau M Nurdin Subandi, mengaku baru mendengar kabar itu. Diterangkannya, dalam RUPS, OJK baru bekerja setelah ada rekomendasi ke pihaknya.

"Saya baru ini dengar kabar itu. Belum ada laporan soal ini," katanya.

Namun, kata Nurdin, selaku pengawas, pihaknya banyak mengeluarkan surat pembinaan kepada sejumlah bank termasuk BRK. Ia pun tak mau merespon lebih lanjut apakah ada dugaan surat-surat dari pihaknya disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk menjegal kandidat Dirut dari Internal Bank Riau dalam RUPS.

"Makanya kita heran. Surat yang mana satu yang dimaksud. Nomor berapa dan perihalnya apa," ungkapnya. [roy]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :