Tuntutan Ditolak Total, Jaksa Tak Langsung Banding

Wow! Hakim Pekanbaru pecahkan rekor bebaskan 3 terduga korupsi bisnis BBM ilegal sekaligus

Penulis : user | Kamis, 18 Juni 2015 - 22:15 WIB

Ilustrasi | Beritariau.com 2015

Beritariau.com, Pekanbaru - Untuk pertama kali sejak berdirinya Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada tahun 2011 lalu, Majelis Hakim memecahkan rekor dengan membebaskan 3 (tiga) orang terdakwa sekaligus dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketiga terdakwa yakni Niwen Khairiyah, Yusri, dan Arifin Achmad, pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan hasil pengungkapan Mabes Polri dan dituntut oleh Kejaksaan, dimentahkan oleh Hakim.

Sementara, 2 terdakwa lainnya ternyata divonis sangat rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keduanya dituntut penjara selama 16 tahun. Namun, tiga majelis hakim yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Isnurul dan Hendri hanya mengabulkan seperempat dari tuntutan itu, yaitu 4 tahun.

Putusan mengejutkan ini, terjadi pada persidangan yang digelar di Ruang Cakra PN Pekanbaru, Kamis (18/06/15). Dalam sidang yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB itu, duduk pertama sekali di kursi pesakitan yakni terdakwa Achmad Mahbub alias Abob alias Kapten Achmad.

"Dari awal pengungkapan saja kasus ini tergolong seksi, karena duit kerugian negara cukup besar. Makanya, rekan-rekan media pada terkejut. Saat vonis dibacakan semua mata saling memandang," ungkap Martin, salah satu wartawan saat di PN Pekanbaru, Kamis (18/06/15). [Baca : Dituntut 16 tahun, Abob si Mafia BBM divonis hakim cuma 4 tahun penjara]

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menyatakan kalau Abob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sebagaimana dakwaan primer JPU yang disusun dalam bentuk kombinatif, kulmulatif dan alternatif.

Meski begitu, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan kalau Abob tak menikmati uang hasil tindak pidananya. Sehingga vonis minimum dijatuhkan terhadap terdakwa Abob yang diduga sebagai otak perkara ini.

"Menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Pudjo, begitu Hakim Ketua tersebut biasa disapa.

Hal yang sama juga berlaku untuk terdakwa berikutnya, yakni Du Nun alias Aguan alias A Nun yang dikenal sebagai "Raja Ruko" di Bengkalis. Menanggapi putusan tersebut, Abob dan Du Nun menyatakan pikir-pikir.

Anehnya, ketika tuntutannya dimentahkan oleh Hakim, Jaksa tak langsung mengajukan banding, tapi hanya menyatakan pikir-pikir.

Keanehan lainnya, terkait sejumlah barang bukti berupa harta kekayaan yang sebelumnya sempat disita penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan, malah dikembalikan kepada masing-masing terdakwa.

Sementara terhadap Niwen Khairiyah yang merupakan PNS di lingkungan Pemko Batam yang tidak lain merupakan adik kandung Abob dinyatakan hakim tak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU. Menurut hakim, Niwen tak mengetahui kalau uang yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil tindak pidana penyelewengan BBM.

"Karena pidana asal yakni tindak pidana korupsi tak terbukti, maka Pengadilan Tipikor Pekanbaru tak berhak memeriksa dan mengadili tindak pidana pencucian uang," lanjut Pudjo yang juga merupakan Ketua PN Pekanbaru tersebut.

Hal senada juga berlaku untuk Yusri dan Arifin Ahmad. Keduanya juga dibebaskan dari segala tuntutan. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan agar tiga terdakwa yang divonis bebas, agar dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara dan diminta agar nama baik ketiga terdakwa dipulihkan.

Menangapi hal ini, JPU kembali menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap apakah menerima putusan itu atau menolak dengan mengajukan upaya hukum. Sedangkan, ketiga terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menerima.

Usai persidangan, JPU Abdul Faried menyatakan kalau putusan ini bukanlah akhir dari proses penuntutan pihaknya. Meski pihaknya menyatakan pikir-pikir, JPU berkeyakinan upaya hukum akan dilakukan.

"Ini sudah prosedur. Kita akan melakukan koordinasi dengan pimpinan (Kajari Pekanbaru,red) untuk menentukan upaya hukum. Yang jelas upaya hukum pasti ada," jawab Abdul Faried yang juga merupakan Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru tersebut.

Saat ditanya, apakah pihaknya lemah dalam upaya pembuktian di persidangan, Farid menampiknya. Menurutnya, pihaknya telah maksimal dalam upaya menghadirkan saksi dan barang bukti.

"Pada dasarnya ada penyimpangan dalam tindak pidana ini. Inilah yang akan kita upayakan di tahap peradilan lebih tinggi," tukas Farid.

Sementara itu, penasehat hukum para terdakwa, Rudi Zamrud Rajagukguk, menilai putusan majelis hakim tersebut sudah tepat dengan membebaskan Niwen Khairiyah, Yusri dan Arifin Ahmad. Karena ketiganya memang tak tahu sumber aliran dana yang masuk ke rekening mereka.

"Makanya, kami langsung menerima putusan tersebut. Sementara, terhadap putusan A Bob dan Du Nun, masih kita pelajari. Jika Jaksa banding, kita pasti banding," jelas Rudi didampingi penasehat hukum lainnya, Yos Mandagi dan Wan Ahmad Rajab.

Lebih lanjut terhadap terdakwa lainnya yang masih menjalani proses persidangan, Deki Permana, Rudi meyakini putusan terbaik juga akan didapatkan kliennya.

Sedikit diterangkannnya, kalau terdakwa Yusri dinyatakan bebas karena aliran dana yang masuk ke rekeningnya terkait urusan bisnis. Sedangkan Arifin Ahmad, karena rekening dipakai pimpinannya di tempat kerjanya.

"Untuk Deki Permana, rekeningnya dipakai sama Kapten Kapal. Hingga saat ini, JPU tak bisa membuktikan kalau Deki mengetahui terkait aliran dana tersebut," lanjut Rudi, yang juga menjadi penasehat hukum Demi Permana.

Ditambahkan Yos Mandagi, pihaknya optimis Deki juga akan bebas murni. "Kita tetap yakin klien kita tak bersalah," ujar Yos Mandagi.

Untuk diketahui, putusan majelis hakim tersebut sangat rendah dibandingkan tuntutan JPU yang disampaikan pada sidang sebelumnya.

Dimana JPU menuntut terdakwa Arifin Ahmad, dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp86 juta atau subsider 1 tahun penjara.

Terdakwa Du Nun, Abob dan Niwen Khairiyah, dituntut dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar atau subsider 6 bulan penjara.

Sementara untuk uang pengganti kerugian negara, terdakwa Du Nun dibebankan membayar Rp67,8 miliar atau subsidair 8 tahun penjara, terdakwa A Bob dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp27,8 miliar subsider 8 tahun penjara.

Kemudian, terhadap Niwen Khairiyah dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp6,6 miliar atau subsider 5 tahun penjara.

Terakhir, untuk terdakwa Yusri dituntut dengan pidana penjara 10 tahun, denda Rp1 miliar atau subsidair 6 bulan penjara. Serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,022 miliar atau subsider 3 tahun penjara. [Pan]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :