Beritariau.com, Bogor - Meski Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Riau untuk membangun sekat kanal guna mencegah pengeringan lahan gambut yang akhirnya berujung pada kebakaran hutan, namun, jelang puncak elnino pada September-Oktober tahun ini, sekat itu tak kunjung direalisasikan.

Ilmuwan Center for International Forestry Research (CIFOR), Hery Purnomo mengaku, pembangunan sekat kanal didanai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rp15 miliar. Dana siap pakai itu, tak kunjung digunakan hingga saat ini.

Ternyata, menurut Hery, hal itu diduga karena pencairan dana itu terkesan dipersulit oleh Pemda. Penyebab utamanya, katanya, karena adanya para pelaku pembakaran itu disinyalir merupakan teman-teman dari para pejabat di Riau.

"Pemda enggan mencegah kebakaran hutan sebab pelakunya adalah kawan-kawan mereka sendiri. Ini tragedi di negara ini, meski presiden sudah menginstruksikan langsung progam seribu sekat kanal sejak 2014," kata Hery dalam sebuah acara diskusi di Bogor, Sabtu (29/08/15) malam seperti dilansir Republika.

Guru Besar IPB ini mengaku pernah mencoba bertemu dengan beberapa kepala dinas perkebunan di Riau. Mereka tak bisa membangun sekat kanal sehingga miliaran rupiah uang menganggur di BNPB daerah.

Dalam catatan CIFOR, kerugian yang muncul pada peristiwa kebakaran hutan di Riau setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 20 triliun. Hery memperkirakan tahun ini kerugian akan jauh lebih besar. Sebab kebakaran dan pembakaran hutan terjadi di tengah puncak elnino.

"Jika Riau biasanya kehilangan Rp 20 triliun, maka sekarang bisa dua kali lipat, hingga Rp 40 triliun," katanya.

Hery mengakui kompleksitas jaringan pembakar hutan dan lahan di Riau sangat tinggi. Padahal, Riau menjadi etalase dunia internasional dan selalu menjadi sorotan dunia dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Jaringan yang terlibat di dalamnya sudah terorganisasi dan sangat besar. Data CIFOR menunjukkan Riau memiliki 8,9 juta hektar kawasan hutan. Sebanyak 1,6 juta hektare diperuntukkan sebagai areal penggunaan lain (APL) yang biasanya untuk perkebunan.

Fakta di lapangan menunjukkan, luas kebun kelapa sawit di Riau mencapai 2,5 juta hektare yang berarti hampir satu juta hektar lahan sawit di Riau berada di kawasan hutan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pihaknya telah berkali-kali mendorong Pemda untuk membangun sekat kanal. Ada sekitar 17 kecamatan dan enam kabupaten di Riau yang masuk ke dalam zona merah atau kekeringan parah.

"Harusnya sudah sejak 1 Juni dilaksanakan, tapi Pemda tak mau. Saya sudah marah-marah sama pejabat terasnya agar segera bangun sekat kanal," ujar Siti.

Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri ternyata menggelontorkan uang sedikitnya 60 Milyar rupiah dalam satu bulan terakhir hanya untuk memadamkan api di areal lahan dan hutan yang terbakar di Riau. [Baca : Gawat! 60 Milyar habis sebulan cuma untuk padamkan api di Riau] .

Data yang diperoleh Beritariau.com dari Karhutla Monitorin Sytem terkait Sumber Area Konsesi, total lahan terbakar tahun ini sebanyak 2000 hektar di Riau dengan total sebanyak 1930 titik api.

Dari data itu diketahui, terhitung sejak 1 Januari hingga 28 Juli 2015, sebanyak 78 Perusahaan masuk dalam Peringkat Perusahaan dengan Hotspot Terbanyak Hasil Pantauan Satelit Modis Confidence diatas 70 persen.

Berikut ini 10 perusahaan yang areal konsesinya masuk sebagai penyumbang titik api terbanyak, yaitu : PT Rimba Rokan Lestari dengan jumlah titik api sebanyak 270, PT Riau Andalan Pulp and Paper sebanyak 261 titik api, PT Sumatera Riang Lestari sebanyak 155 titik api, PT Arara Abadi sebanyak 152 titik api, PT Hutani Sola Lestari sebanyak 141 titik api, PT Bina Daya Bentala sebanyak 108 titik api, Ranhill Jambi Inc PTE Ltd sebanyak 94 titik api, PT Nanjak Makmur sebanyak 82 titik api, PT Ruas Utama Jaya sebanyak 60 titik api, PT Bukit Batu Hutani Alam sebanyak 39 titik api.

Hingga kini, belum diketahui sejauh mana penindakan akibat kebakaran lahan itu. Sementara, untuk program pemadaman dalam satu bulan terakhir, duit 60 Milyar telah habis. Itupun, masih dalam status siaga darurat, belum dalam status tanggap darurat. [red]