Beritariau.com, Pekanbaru - Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru, saat ini hanya dijadikan profit dan keuntungan saja bagi pengusaha reklame. Sebagaimana diketahui, kondisi JPO yang ada, sangat memprihatinkan dan bahkan ada yang keropos. Dikhawatirkan, dapat mengancam keselamatan warga pengguna jalan, apalagi saat ini memasuki siklus musim hujan dan angin kencang.

"JPO ini masuk dalam fasilitas umum (fasum). Perlu menjadi perhatian kita. Selama 1 tahun ini tak ada penganggaran untuk fasum," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, kepada wartawan, Rabu, (28/09/16).

Melihat banyaknya JPO yang hanya dijadikan iklan komersil semata, politisi dari Partai Demokrat itu berharap pemeliharaan rutin harus diwajibkan. Sebab, hal ini berhubungan langsung dengan keselamatan.

"Jadi, pihak swasta jangan hanya menghitung komersialitas saja, keselamatan pejalan kaki harus diutamakan. Jangan hanya dibuat tapi pemeliharaan tidak ada. azaz manfaat keselamatan dipikirkan juga," jelasnya.

Dilain hal, Sekretaris Komisi II Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga, menilai bahwa JPO yang ada saat ini, tidak memiliki izin tayang. Untuk itu perlu penegasan dari instansi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terutama dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menelusuri izin-izin dari reklame yang ada saat ini.

"kalau memang tak ada izin tayang, Dispenda harusnya bikin surat somasi dan minta Satpol PP untuk melakukan pembongkaran. Biar kita saksikan bersama-sama. Sekarang ini, potensi PAD kita cukup besar di sektor pajak reklame, kenyataannya tidak, hanya 40 persen, menurun jauh," pungkasnya. [bam]