Izin Indomaret Sumatera dipertanyakan, DPRD: Kita rekom tutup!!!

Penulis : admin | Senin, 12 Juni 2017 - 20:07 WIB

DIDEMO - Indomaret yang berada di Jalan Sumatera Pekanbaru, sebelumnya mendapat penolakan dari warga sekitar karena usaha waralaba itu dinilai membunuh pelaku usaha kecil | Foto: Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, melihat ada gelagat yang tidak beres dengan pemberian izin Indomaret yang berada di Jalan Sumatera, Pekanbaru. Sebab, pemberian izin tersebut, hingga kini tidak melakukan koordinasi dengan Komisi I.

"Kita akan memanggil kembali pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) terkait pemberian izin operasional Indomaret jalan Sumatera," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, kepada wartawan, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Senin (12/06/17).

Sebelumnya gerai ini sempat ditutup karena melanggar aturan, dan pemiliknya sengaja mengangkangi aturan Pemko karena tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Tidak hanya itu, penolakan itu disertai dengan demo warga sekitar yang tidak terima usaha waralaba raksasa itu dianggap mematikan usaha kecil dan terbukti melanggar aturan izin yang dimiliki.

"Padahal saat sidak koordinasi ini sudah kami tegaskan, sebelum memberikan izin, si pemberi izin dalam hal ini dinas nya harus koordinasi. Sampai sekarang tak ada koordinasi dengan kami," tegasnya.

Politisi PDIP ini juga merasa heran dengan operasional yang dibuka di usaha ritel tersebut. Karena, persyaratan perizinan kemarin dinilai sangat berat dan selesai dengan cepat oleh si pengusaha.

"Apa mungkin persyaratan yang saya pikir cukup berat dan membutuhkan waktu ini, bisa secepat itu clear dibuatkan oleh Dinas, ini sepertinya ada yang tidak beres," ungkapnya.

Dia menegaskan, Pemerintah atau pun Dinas yang bersangkutan, pada 2016 tidak bisa mengeluarkan izin usaha toko modern. Karena dasarnya Pemko tidak punya Perda RTRW/RDTRK/Zonasi. Dan jika ada Dinas yang berani mengeluarkannya tentu akan berhadapan dengan hukum.  

"Perda ini kan aturan yang dibuat untuk dipatuhi. Dan perda ini menjadi dasar hukum untuk bertindak. Kami akan turun ke sana lagi (Indomaret Sumatera, red), karena indomaret itu buka tidak ada koordinasi, kabarnya izinnya sudah keluar, tapi kami tidak dikabari, padahal perjanjiannya tidak begitu, kalau memang nanti terbukti menyalah, kami akan rekom tutup," tegasnya. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :