Langsung Ditahan Usai Diperiksa

Terungkap! Inilah dalang korupsi lampu jalan Pekanbaru

Penulis : admin | Rabu, 11 Oktober 2017 - 17:17 WIB

DALANG KORUPSI - HW (35), Manajer Toko ini langsung ditahan usai diperiksa Jaksa. Ia diduga kuat sebagai dalang utama kasus korupsi lampu jalan Pekanbaru | Beritariau.com 2017

Beritariau.com, Pekanbaru - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, akhirnya mengungkap dalang utama dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru. 

Ia adalah tersangka kelima yang ditetapkan oleh Jaksa berinisial HW (33). HW merupakan Manajer Pemasaran perusahaan Lampu PT SCA yang berkantor pusat di Jakarta.

"HW saat ini sedang menjalani pemeriksaan perdana. Ia sudah kita tetapkan sejak Minggu (08/10/17) kemarin. Rencananya akan ditahan usai pemeriksaan," ungkap Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta, Rabu (11/10/17) sore.

HW, beber Sugeng, sebenarnya dipanggil untuk diperiksa pada Senin (09/10/17) kemarin. Namun, tidak hadir.

"Hari ini , setelah diperiksa sebagai saksi. Saya perintahkan penyidik untuk menyerahkan surat penetapan Tersangka. HW ini tinggal di Jakarta. Berdasaran pengalaman kami dalam memanggil saksi, sering surat nya kembali," jelas Sugeng.

HW dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Nomor juncto Pasal 55 KUHPidana terkait keikutsertaan dalam tindak pidana.

Pantauan di Kejati Riau Rabu sore sekitar pukul 16.30 wib, HW keluar dari ruang pemeriksaan menggunakan rompi oranye dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan.

Dari penetapan keempat tersangka sebelumnya, ternyata tersangka HW ini lah pelaku utamanya.

Sejak awal, HW-lah yang getol menawarkan proyek pengadaan Lampu Jalan ini kepada tersangka berinisial M, Kepala Bidang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemko Pekanbaru.

"Tersangka ini manajer Toko di PT SCA. Tapi di lapangan, juga bertindak sebagai penggarap proyek," sambung Sugeng.

HW mendapat sebanyak 9 paket proyek pengadaan lampu yang merugikan keuangan negara ini. Ia juga bertindak sebagai broker dan turut mensuplai barang untuk paket proyek tersangka lainnya. 

"Bukti kita cukup. Barang tak sesuai standar ISO, merek tak ada, garansi tak ada dan lainnya," paparnya.

Sugeng juga mengungkapkan, pihaknya ‎mendapati bukti kuat adanya aliran uang dari HW selaku manajer ke Toko CSA ini.

"Kita sudah minta pemilik toko untuk mengembalikan uang itu. Hari ini kita dapat Rp200 juta. Jadi total sementara pengembalian dari kasus ini mencapai Rp480 juta," ucapnya.

Total kerugian dari kasus korupsi ini ‎masih dihitung oleh BPKP. Sejauh ini, Kejati mendapati sebanyak Rp1,3 Milyar kerugian negara.

Untuk tersangka lainnya, juga sudah dilayangkan surat pemanggilan. Dua tersangka hadir, namun, dua tersangka lainnya yakni, Abd dan M mengajukan gugatan Praperadilan.

Tersangka yang hadir yakni Mj dan Mhr. Mj sudah mengembalikan sebanyak Rp130 Juta. Sedangkan Mhr masih berjanji akan mengembalikan.

"Dua tersangka ini‎ koperatif dan kita tidak lakukan penahanan," lanjut Sugeng.

Untuk langkah selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dengan menyertakan Saksi Ahli.

Sebelumnya diberitakan, Kejati akhirnya menetapkan tersangka ke lima dalam perkara ini, usai gelar perkara kedua.

Penetapan tersangka dugaan korupsi dan yang bersumber ‎dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2016 silam ini, setelah melalui dua kali gelar perkara.

Tahap pertama, penyidik menetapkan empat orang yakni M yang menjabatr sebagai Kabid di DKP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Abd selaku broker pihak swasta, Mj selaku broker dan Mhr juga selaku broker. Mhr ini, dikenal sebagai salah satu penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam kasus ini, penyidik Pidsus telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Yusrizal.

Kemudian, ‎Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan.

Dan terakhir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, yang diperiksa pada Rabu (06/09/17) lalu.

Dalam kasus ini diduga kuat ada mark up atau kenaikan harga barang yang diadakan dengan harga sebenarnya.

Penyidik pun mengulas perbandingan harga antara barang yang dikerjakan dengan daftar harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Kasus ini dilaporkan oleh masyarakat dan ditemukan dugaan pelanggaran.

Untuk diketahui, proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau tahun 2016 ini, dititipkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah yang saat itu bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar.

Pihak yang mengerjakan dikontrak sekitar Rp6,3 miliar.‎ Salah satu proyek dalam kegiatan itu adalah pengadaan lampu jalan LED di Kota Pekanbaru.

Namun setelah dikerjakan, ternyata sejumlah lampu tak kunjung menyala. Bahkan kabel yang sudah dipasang malah dicopot oleh pihak supplier.‎

Kejanggalan ini pun 'tercium' oleh DPRD Pekanbaru.

Dari hasil inspeksi di lapangan, DPRD  menemukan banyak sekali perusahaan yang terlibat, salah satunya PT SCA yang ‎diketahui melakukan pekerjaan pemasangan lampu LED di Jalan Semangka sebanyak 17 unit, Jalan Fajar Ujung 17 unit dan Jalan Bahagia 17 unit. 

Belakangan, lampu-lampu itu ternyata dicopot.

Bantuan ini juga diketahui dikelola oleh Dinas DKP Pekanbaru ‎yang melalui Kabidnya yang bernama Masdahuri yang menunjuk PT SCA serta satu perusahaan lainnya, PT OMG, untuk melakukan pekerjaan pemasangan.

Perusahaan itu, memakai jasa PT SSJ yang dipimpin AS sebagai penyedia kabelnya. [red]‎

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :