Pengadilan Negeri Pekanbaru Tetapkan Hakim

Dua tersangka korupsi lampu jalan Pekanbaru gugat Kejati Riau

Penulis : admin | Rabu, 11 Oktober 2017 - 18:47 WIB

DALANG KORUPSI - HW (35), Manajer Toko ini langsung ditahan usai diperiksa Jaksa. Ia diduga kuat sebagai dalang utama kasus korupsi lampu jalan Pekanbaru | Beritariau.com 2017

Beritariau.com, Pekanbaru - Dua tersangka kasus dugaan korupsi penerangan jalan Kota Pekanbaru melayangkan gugatan praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Keduanya yakni, Ms yang merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Abd yang merupakan pihak swasta, menjadi broker proyek tersebut.

Ms, merupakan salah satu Kepala Bidang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Upaya prapid yang diajukan ke PN Pekanbaru itu, karena mereka menilai penetapan tersangka atas dirinya oleh Penyidik Pidana Khusus Kejati Riau tidak sah.

Panitera Muda Pidana Umum PN Pekanbaru, Efrizal membenarkan upaya praperadilan yang dilakukan kedua tersangka tersebut. Menurut Efrizal, permohonan langsung disampaikan kuasa hukum atau pengacara masing-masing tersangka.

"Jadwal sidangnya, digelar pada Senin dan Selasa pekan depan. Untuk tersangka Abd sudah ditentukan hakimnya, yakni Yudisilen. Sedangkan Ms disidangkan hakim tunggal Riska Widiana," ujar Efrizal  Rabu (11/10/17).

Sementara itu, Asisten Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, mengaku telah menerima relaas atau undangan pemanggilan sidang prapid yang diajukan kedua tersangka.

Pihaknya menghormati upaya hukum yang ditempuh keduanya, dan siap menghadapi sidang prapid tersebut.

"Saya sudah terima relaas pemanggilan sidang praperadilan. Kita hormati dan akan kita jawab di persidangan nanti bahwa kita profesional dalam penyidikan. Saat penetapan tersangka prosedur sudah kita lalui, alat bukti cukup sudah kita yakini sudah didapat," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, ‎pihaknya telah memperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang peradilan tindak pidana korupsi. 

"Tidak ada masalah praperadilan. Itu adalah hak dan langkah yang tepat yang bisa dilakukan tersangka untuk menguji keabsahan prosedural penetapan tersangka," jelas Sugeng.

Sebelumnya diberitakan, Kejati akhirnya menetapkan tersangka ke lima dalam perkara ini, usai gelar perkara kedua, yaitu HW (33), yang merupakan Manajer Toko PT SCA.

HW diduga kuat sebagai dalang dari kasus korupsi ini. Ia pun langsung ditahan hari ini, Rabu sore sekitar pukul 16.30 wib, usai diperiksa.

Penetapan tersangka dugaan korupsi dan yang bersumber ‎dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2016 silam ini, setelah melalui dua kali gelar perkara.

Tahap pertama, penyidik menetapkan empat orang yakni M yang menjabatr sebagai Kabid di DKP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Abd selaku broker pihak swasta, Mj selaku broker dan Mhr juga selaku broker. Mhr ini, dikenal sebagai salah satu penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat.‎ [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :