Dukung Pasangan HM Harris dan Yopi Arianto

Surat Rekom DPP PDIP untuk HM Harris beredar, Zukri: Itu betul, tapi..

Penulis : admin | Rabu, 18 Oktober 2017 - 13:54 WIB

Screenshoot Surat Rekomendasi DPP PDIP untuk DPD Riau yang Beredar | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - ‎Foto Surat dari DPP PDI Perjuangan yang merekomendasikan Bupati Pelalawan HM Harris dan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto sebagai Pasangan Calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau beredar di sejumlah kalangan, Rabu (18/10/17).

Surat tersebut bernomor 3357/IN/DPP/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa berdasarkan Rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 06 Oktober 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 mendatang, maka DPP memutuskan beberapa hal.

Antara lain ; pertama, merekomendasikan HM Harris untuk dijadikan Calon Gubernur Provinsi Riau dan Yopi Arianto untuk dijadikan Calon Wakil Gubernur Riau periode 2018 - 2023.

Poin kedua, DPP mempertegas dengan menginstruksikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau untuk mendaftarkan HM Harris dan Yopi Arianto ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga, DPP menginstruksikan seluru Jajaran Partai, DPD Provinsi Riau dan seluruh kader serta simpatisan partai untuk memenangkan HM Harris dan Yopi Arianto. Bahkan, DPP mengancam akan memberikan sanksi kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan jika tak menjalankan kebijakan DPP ini.

Surat itu sendiri, ‎ditandatangani oleh Ketua DPP Bambang DH dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

‎Menanggapi beredarnya foto surat ini, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Gubernur Riau‎ DPD PDI-P Riau Zukri Misran mengatakan, sampai saat ini DPD Provinsi Riau belum menerima surat tersebut.

Meskin demikian, Ia telah melakukan pengecekan kepada DPP terkait surat itu.

"Kami belum ada terima surat seperti yang beredar itu. Tapi, saya sudah cek ke DPP terkait keaslian surat itu, dan ternyata surat itu memang benar telah dikeluarkan oleh DPP‎. Jadi surat itu betul, tapi belum sampai ke kami," ungkap Zukri kepada Beritariau.com, Rabu siang.

‎Jika nantinya surat itu sampai ke DPD, kata Zukri, maka akan dibahas lalu hasilnya dirilisnya ke publik.

Saat ditanyakan apakah lazim surat rekomendasi itu tak ditandatangani‎ oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Zukri mengaku, hal tersebut lazim saja jika sifatnya sementara.

"Ini sifatnya sementara, belum final. Yang final itu yang ditandatangani Ibu Ketum (Megawati). Finalnya, ya saat kita daftarkan. Kalo surat itu (yang beredar, red) belum bisa kami pakai untuk mendaftar ke KPU. KPU hanya menerima yang diteken Ketua Umum Partai. Jadi yang diteken Ibu Ketum lah yang bisa (didaftarkan, red). Nanti akan ada surat lagi, itu cuma himbauan," jelas Zukri.

Zukri meminta seluruh pihak bersabar sampai ada mekanisme dari DPD berdasarkan Keputusan DPP terkait Pilgubri mendatang.

"Nanti akan kami publis hasil finalnya," jelas Zukri. [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :