Temui Menteri LHK, Dedet sampaikan aspirasi pekerja RAPP

Penulis : admin | Senin, 13 November 2017 - 18:45 WIB

DIALOG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ir Noviwaldy Jusman, melakukan dialog dengan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Jajarannya terkait kelangsungan hidup pekerja RAPP | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ir Noviwaldy Jusman, telah menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan dari para pekerja RAPP beberapa waktu lalu.

Dedet, begitu panggilan dari Noviwaldy Jusman didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Sunaryo, kemarin, telah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) di Jakarta.

Kedua para wakil rakyat ini, langsung disambut oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajaran saat tiba di gedung KemenLHK di Jakarta.

Dedet membawa persoalan yang sedang dihadapi oleh para pekerja industri ini melalui jalur diplomasi. Dimana, salah satu tuntutan pekerja RAPP yakni meminta MenLHK dan kehutanan mencabut SK 5322.

"Kemarin saya bersama pak Sunaryo bertemu dengan Menteri didampingi Sekjen dan Dirjen LHK. Sambutannya ternyata sangat luar biasa," Kata Dedet, kepada beritariau.com Senin (13/11/17).

Pertemuan yang digelar secara tertutup itu, menceritakan segala permasalahan di yang ada di Provinsi Riau terkait kawasan hingga kelangsungan hidup pekerja RAPP agar perusahaan RAPP diperkenankan beroperasi kembali.

Hasil dari kesepakatan itu berbuah manis dimana semua kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti dan tidak akan ada yang namanya menghentikan kegiatan.

"Pihak perusahaan melalui izin menteri harus membuka konsultasi seluas-luasnya dalam menyusun RKU. Tim dari RAPP dan KLHK harus duduk bersama berkonsultasi menyusun RKU di Jakarta. Jangan ada kekhawatiran para pekerja RAPP tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya," ungkap dedet.

Bahkan kata politisi dari Partai Demokrat ini, Menteri LHK menyatakan sangat memperhatikan kondisi alam di Riau terutama persoalan Gambut. 

Menurut Menteri, masyarakat Riau harus diselamatkan dari kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tahunan dan menyiksa seluruh Rakyat Riau maupun Negara tetangga. 

"Ini bukan lagi menjadi masalah di internal NKRI tapi masalah dunia. Menteri menyatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah menata ulang," jelasnya.

Disebutkannya lagi, dalam penataan ulang itu, tidak semua gambut yang tidak boleh diusahakan. Hanya gambut dalam dan kubah gambut yang tidak boleh dirusak.

"Karena kalau kubahnya dirusak airnya kemana-mana dan gambut kering gampang tersulut api," terangnya.

Ditambahkannya lagi, produksi industri yang dikelola RAPP masih banyak yang bisa ditanam. Dari total 1,6 juta hektar lahan yang dimiliki group RAPP, ada sekitar 335 ribu hektar yang lahannya bisa ditanam pohon non Akasia.

"Kami akan mendorong Gubernur untuk melakukan pembicaraan menindak lanjuti hasil pembicaraan kami dengan Menteri. Sebagai pimpinan DPRD kami minta agar semua pihak menjaga suasana kondusif sampai RKU disusun bersama di KLHK," pintanya. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :