WALHI desak proses hukum 4 perusahaan, 3 diantaranya afiliasi First Resourcee

Penulis : user | Kamis, 07 Desember 2017 - 19:09 WIB

WALHI Riau gelar media briefing laporannya terkait empat perusahaan di Indragiri Hilir yang diduga melakukan pengrusakan lingkungan di Indragiri Hilir (istimewa)

Beritariau.com, Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Provinsi Riau mendesak penanganan laporannya terkait empat perusahaan sawit yang diduga izinnya bermasalah dan melakukan aktivitas yang merusak lingkungan di wilayah operasional Kabupaten Indragiri Hilir.

Walhi melaporkan ke Kepolisian Daerah Riau dan Kantor Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada 17 November lalu. 
Keempat perusahaan itu, PT Indogreen Jaya Abadi, PT Citra Palma Kencana, PT Setia Agrindo Mandiri, dan PT Indrawan Perkasa, tiga nama pertama merupakan afiliasi Grup First Resources. Luas lahan perusahaan itu secara berurutan masing-masing 17 ribu hektare, 4 ribu ha, 12 ribu ha, dan 2 ribu di Kabupaten Indragiri Hilir. 

Laporan dibuat berdasarkan hasil temuan tim yang dibentuk oleh Pemkab Inhil yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Inhil Bagian Pemerintahan, Kantor Pertanahan serta Camat Keritang menyatakan bahwa berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau areal kegiatan usaha perkebunannya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hal tersebut kemudian dibahas di DPRD Inhil.

"Pada 17 November 2017 WALHI melaporkan empat perusahaan di Indragiri Hilir atas dasar hasil rapat Komisi I dan II DPRD setempat. Itu terkait izin bermasalah, lingkungan, dan konflik dengan masyarakat," kata Anggota WALHI Riau, Devi Indriani dapam keterangan persnya didampingi anggota lain, Suryadi dan Ali Mahmuda, Kamis (07/12/2017).

Tindak pidana yang disangkakan pada keempatnya yakni terkait Undang-Undang Perkebunan soal  izin ilegal dan kebakaran lahan area perusahaan. Selain itu juga ada penyerobotan lahan dan menanam sawit di area gambut.

"Salah satu perusahaan ini bahkan 30 persen dari areal konsesinya berada di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari empat meter. Hal itu tidak serta Merta membuatnya sadar akan tanggungjawabnya dan itu tergambar dari riwayat kebakaran yang terjadi," ungkap Devi.

Ditambahkannya bahwa PT Indrawan Perkasa juga terindikasi kuat melakukan berbagai tugas tindak pidana penyerobotan lahan atau menduduki lahan tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hilir. Pihaknya mengklaim juga sudah melampirkan bukti-bukti dalam laporan ke Polda Riau dan Gakkum KLHK.

Meski begitu, sampai saat ini laporan tersebut di Polda Riau, kata dia, belum juga dilakukan Berita Acara Pemeriksaan. Penyidik beralasan laporan itu masih di meja Kepala Polda Riau menunggu untuk didisposisi.
"Kami mempertanyakan komitmen Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang.Berarti ini belum ada komitmen terbukti dengan lambatnya penanganan," ujar dia 

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Riko Kurniawan mengungkapkan bahwa laporan ini harus segera ditindaklanjuti mengingat kerusakan lingkungan hidup, ekosistem gambut dan konflik yang akan terus berlangsung jika laporan ini menguap begitu saja. Sampai hari ini, kata dia keempat perusahaan tersebut masih melakukan pembukaan hingga pendalaman kanal, seperti PT. Indrawan Perkasa/ Alona dengan kedalaman 2 sampai 4 meter serta PT Setia Agrindo Mandiri yang memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2012-2015 dengan luas 25-30 persen dari luas areal konsesinya. Luasan tersebut juga terindikasi merupakan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. 

"Melalui laporan ini, kami ingin mengingatkan kepada negara dan aparat penegak hukum bahwa rakyat Riau tidak lupa bencana kabut asap yang pernah terjadi, rakyat juga tidak lupa SP3 15 perusahaan penyumbang kabut asap pada 2015 yang lalu. Hari ini 6 juta rakyat menanti keberanian Kapolda Riau dan jajarannya untuk menindak 4 perusahaan nakal di Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah kami laporkan," imbuh Riko.

Dewan Daerah Walhi Riau yang diwakili Suryadi mengingatkan bahwa menurunnya intensitas kabut asap di Riau tidak serta merta menjadi refleksi perbaikan pengelolaan dan perlindungan negara terhadap ekosistem gambut yang sebagian besarnya juga menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. 

"Tujuan laporan beberapa waktu yang lalu jelas, agar Polda Riau segera melakukan tindakan hukum serta Kantor Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta diharapkan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian atas laporan ini berjalan dengan transparan dan profesional," imbuhnya. 

Suryadi menegaskan dengan meningkatnya indikasi kejahatan lingkungan hidup di Indonesia dan di Riau khususnya secara massif, menandakan bahwa pemerintah harus serius dan segera membentuk lembaga peradilan khusus lingkungan hidup.(bas/rls)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :