Kasus dugaan korupsi pajak kendaraan Bapenda Riau segera dilimpahkan kembali

Penulis : user | Selasa, 12 Desember 2017 - 22:08 WIB

Ilustrasi (kantor berita)

Beritariau.com, Pekanbaru - Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ratusan kendaraan di Bapenda Riau sudah bergulir hampir dua tahun. Bahkan diketahui Kejaksaan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau beberapa waktu lalu. 

Terhitung kasus ini dimulai sejak Direktur Diteskrimsus Polda Riau, masih dijabat Kombes Pol Rivai Sinambela. Hingga datang pula dua direktur yang baru, perkara ini masih terus berada dalam tahap penyidikan.

Meski begitu, Direktur saat ini AKBP Gidion Arif Setiawan memastikan berkas kasus itu akan segera sampai ke kejaksaan. Pihaknya sekarang hanya tinggal menunggu penghitungan kerugian negara.  

"Benar, penyidik pastikan jumlah berkas yang akan disidik nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan," katanya, Selasa (12/12/2017). 

Lebih jauh untuk perkembangan kasus ini dirinya memungkinkan adanya tersangka yang baru. Sebelumnya penyudik telah menetapkan dua orang tersangka.

"Kemungkinan akan ada menambah nama tersangka baru. Tapi kalau ada pengembangannya," sambung Gidion. 

Kasus tersebut dimulai sejak kepolisian mencurigai adanya dugaan korupsi pajak kendaraan.Hasil penyidikan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 400 mobil memiliki surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tanpa izin Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. 

Akibat dugaan korupsi yang terjadi sejak 2014 itu, awalnya ditaksir kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Hal itu terbongkar saat anggota kepolisian lalu lintas merazia sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas. 

Saat surat-surat kendaraan diperiksa, ditemukan keganjilan pada surat ketetapan pajak daerah. Surat itu dikeluarkan tanpa persetujuan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. 

Polisi kemudian menelusuri pemalsuan surat itu. Ditemukan setidaknya 400 kendaraan memiliki surat ketetapan pajak daerah yang tidak wajar. Namun kemudian diketahui kasus tersebut melewati masa penyidikan sehingga SPDP dikembalikan oleh kejaksaan.(bas)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :