OPD Dinilai Buruk Dalam Pelayanan Publik

Ombudsman Beri Rapor Merah Dua OPD Pekanbaru

Penulis : user | Rabu, 13 Desember 2017 - 20:45 WIB

Int.

Beritariau.com, Pekanbaru - Ombudsman Republik Indonesia mengganjar dua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ke dalam zona merah dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik. Zona merah mengindikasikan bahwa pelayanan publik pada kedua OPD masing-masing Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial buruk.

     
"Ada dua OPD yang masuk dalam zona merah, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial," kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Riau, Ahmad Fitri di Pekanbaru, Rabu (13/12/17).

 
Ahmad mengatakan penilaian tersebut diberikan langsung oleh Ombudsman RI. Dia menjelaskan, secara umum tingkat kepatuhan pelayanan publik di Pemko Pekanbaru sudah baik. 

     
Lebih jauh, dia menuturkan bahwa proses penilaian biasanya dilakukan dengan cara mengambil sampel pelayanan publik dari masing-masing dinas terkait. Hasilnya, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial masih perlu melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan. 

    
Informasi yang dirangkum, Dinas Pendidikan Pekanbaru hanya meraih nilai 32,8 dari skala 100. Sementara Dinas Sosial hanya mampu menghimpun nilai 35. 

     
Rapor tidak menggembirakan ini kemudian sempat dibahas oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus bersama seluruh jajarannya, Selasa siang kemarin (12/12). Rapat tersebut sempat direkam oleh bagian Humas Pemko Pekanbaru dan diunggah ke media sosial "Facebook". 

     
Dalam video tersebut, Firdaus terlihat kesal dengan kinerja dua jajarannya itu. Terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan Abdul Jamal yang langsung hadir di kegiatan itu. 

     
"Pak Kadis ini bagaimana, dari Adiwiyata prestasi sangat besar. Tapi OPD bapak masih dalam zona merah. Keluar dari ruangan ini langsung evaluasi di kantor, berapa lama bapak bisa menaikkan angka- angka ini," kata Firdaus di depan seluruh jajaran yang hadir. 

     
Firdaus secara langsung meminta kepada Jamal agar melakukan evaluasi kepada seluruh jajaran Disdik Pekanbaru sehingga motto pelayanan yang lebih dekat, cepat, tepat, murah dan lebih baik bisa diwujudkan. 

     
"Jangan hanya di bibir tapi harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan kita. Begitu juga dengan OPD Dinsos yang menjadi nomor dua terendah dalam pelayanan publik setelah Disdik,"  tegas Firdaus.

     
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menjelaskan akan lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik di instansi yang ia pimpin. 

     
"Tapi bagaimanapun kami akan tetap memberikan pelayanan yang baik, penilaian yang diberikan itu kalau tidak salah saya sampai periode Mei- Juni 2017. Makanya kedepan akan kami perbaiki," ujarnya.

     
Kepala Dinas Sosial Pekanbaru, Chairani menjelaskan hal senada. Chairani mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelayanan publik di instansinya. 

     
"Kita akan jadikan ini (penilaian Ombudsman) sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk sumber daya manusia," ujarnya. 

     
Meski ada dua OPD yang masuk zona merah, namun Ombudsman memberikan nilai sempurna kepada Dinas Penamaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru dengan angka 100. [don]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :