Beli 20 Komputer, SMP Negeri Di Pekanbaru Bebankan Biaya Ke Siswa

Penulis : user | Sabtu, 16 Desember 2017 - 17:01 WIB

Ilustrasi Komputer

Beritariau.com, Pekanbaru - Dunia pendidikan di Kota Pekanbaru kembali menyedot perhatian masyarakat. Pasalnya, terdapat kebijakan Sekolah yang dinilai cukup pelik. 

 

Kebijakanitu berhubungan dengan pengadaan alat belajar berupa puluhan  perangkat komputer, namun justru biaya dibebankan ke siswa.

 

Adalah SMP Negeri 40 Pekanbaru yang memutuskan kebijakan tersebut. Bahkan, angka iuran per siswa yang dibebankan tergolong tinggi. Per-siswa diwajibkan ikut "urunan" membayar Rp600 ribu, yang dibayar secara bertahap sejak kelas I hingga kelas III SMP. 


Kabar adanya pungutan dengan nominal tergolong besar itu kini menyebar luas tengah masyarakat Pekanbaru. 


Saat dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 40 Pekanbaru, Khairul Anwar membenarkan adanya kebijakan itu. Namun, Khairul membantah jika pihaknya sedang melakukan pungutan. 


Menurut dia, biaya yang ia benarkann berkisar Rp600 ribu itu merupakan hutang pembelian komputer sejak siswa-siswi itu duduk di kelas VII. 


"Bukan pungutan. Hutang siswa (sejak) tiga tahun lewat," kata Anwar, Jumat (15/12/12). 


Dia menjelaskan bahwa kebijakan pembelian 20 unit komputer itu dilakukan pada 2014 silam saat dirinya belum menjabt sebagai Kepala SMP Negeri 40 Pekanbaru. Kebijakan itu ditangan oleh kepala sekolah sebelumnya bernama Hotting Rain. 

     
Anwar tidak begitu memahami kebijakan pembelian komputer yang memakai dana siswa tersebut, karena dirinya baru menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 40 pada 2016. 

     
Namun, dia mengatakan bahwa saat pembelian komputer menggunakan dana pribadi Hotting Rain. Sementara selama tiga tahun belajar, siswa-siswi itu dibebankan hutan untuk melunasi biaya pembelian komputer itu. 

     
"Setau saya itu untuk pelajaran TIK. Sementara pembelian komputer itu memakai uang kepala sekolah yang dulu. Ada guru yang memungutnya. Saya tidak begitu paham," ujarnya. 

     
Lebih jauh, setelah kasus ini beredar luas di kalangan masyarakat, Anwar mengatakan dirinya langsung meminta untuk menghentikan pemungutan ke siswa. Dia mengaku tidak ingin berpolemik lebih jauh soal pungutan tersebut. 


Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sendiri menyatakan akan mendalami informasi tersebut. 


"Nanti kita ambil tindakan. Sekarang kita belum tentukan seperti apa tindakannya," kata Kepala Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal.

 
Abdul Jamal mengaku belum memperoleh secara jelas informasi tersebut. Namun dia memastikan, apabila benar ada dugaan pungutan seperti informasi yang berkembang, dirinya akan mengambil tindakan tegas. 

     
"Jangankan Rp600 ribu, Rp10 ribu saja saya permasalahkan," ujarnya. [don]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :