Jelajah Coklit di Perbatasan Pekanbaru-Kampar

Bawaslu RI: kampanye kegiatan kegamaan rawan ditunggangi politik uang

Penulis : admin | Minggu, 11 Februari 2018 - 14:18 WIB

MENINJAU - Ketua Bawaslu RI, Abhan didampingi Bawaslu Riau dan Panwaslu Kota Pekanbaru, meninjau lokasi pengawasan coklit di perbatasan | Beritariau.com2018

Beritariau.com Pekanbaru - Ketua Bawaslu RI, Abhan, mengingatkan kepada Jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang dibungkus kegiatan keagamaan, terutama pada tahapan kampanye.

Hal itu disampaikannya saat melakukan pidato singkat dalam acara Jelajah Pengawasan Coklit di Perbatasan Pekanbaru-Kampar yang berada di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan, Minggu (11/02/18).

Disebutkannya, dalam melaksanakan seluruh tahapan rangkaian Pilkada serentak tahun 2018 yang ada di Provinsi Riau, pengawasan tidak hanya di awal tahapan saja.

“Pengawasan tidak hanya di tahapan awal saja, tapi sampai penghitungan akhir. Yang perlu diwaspadai itu, ketika masa kampanye, ada bulan ramadan dan hari raya idul fitri. Kampanye kegiatan kegamaan ini rawan ditunggangi dengan namanya politik uang,” Kata Abhan, saat menyampaikan pidato nya di puluhan Anggota Panwascam dan Panwaslu Kelurahan se Pekanbaru.

Dalam jelajah pengawasan coklit di area perbatasan Pekanbaru-Kampar saat ini, dia meminta Jajaran Panwas mengawasi secara cermat Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya.

“Warga Riau harus dipastikan menjaga hak pilih. Jika belum diberikan kasih tahu ke PPDP untuk dimasukkan di Pilgubri 2018. Jangan ada nama warga yang hilang atau tidak terdata,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, kegiatan pengawasan Coklit saat ini dilakukan untuk melakukan pemetaan dan kerawanan serta adanya pelanggaran dalam pemutakhiran data.

“Komitmen kita bukan mencari kesalahan penyelenggara tapi membantu saat pemutakhiran daftar pemilih dari tahun lalu. Karena disetiap batas wilayah ada administrasi pendudukan yang rawan didata dua kali, bahkan banyak juga masyarakat tidak memilih,” pungkasnya. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :