Cagub Riau beristri 2 lolos, Bawaslu: Bukan Tindak Pidana Pilkada

Penulis : admin | Sabtu, 24 Februari 2018 - 16:33 WIB

KAJIAN - Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Polisi, melakukan kajian bersama terhadap laporan Cagub beristri 2 di Ruang Bawaslu Riau | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Rapat SG2 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu,Polda dan Kejati Riau Jumat, (23/01/18) kemarin, menyimpulkan bahwa Laporan Nomor 01/LP/PG/04.00/II/2018 yang dilaporkan oleh Dendy Gustiawan pada tanggal 19 Februari 2018 lalu, tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan, dengan alasan bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

"Hal itu diputuskan setelah Sentra Gakkumdu, melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi saksi dan meminta pendapat ahli," Kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Sabtu (24/02/18).

Disebutkannya, kesimpulan dari hasil itu dilatarbelakangi beberapa hal, salah satunya tidak ada ketentuan yang mengatur terhadap calon yang memiliki lebih dari satu istri dan memiliki anak selain dari istri pertama yang mewajibkan mencantumkan nama istri dan anaknya tersebut dalam Daftar Riwayat Hidup calon.

"Sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, Kartu Keluarga bukan syarat calon yang harus disampaikan kepada KPU Provinsi Riau," jelasnya.

Dijelaskannya, kalaupun ada kemungkinan calon beristri lebih dari satu maka hal tersebut tidak berkaitan dengan persyaratan menjadi calon Gubernur dalam hal jika seorang calon beristri lebih dari satu namun hanya mencantumkan  satu istri.

"Hal tersebut tidak berpengaruh bagi proses pencalonan dan yang seharusnya berhak untuk mengajukan keberatan adalah istri yang namanya tidak dicantumkan, bukan pihak lain yang tidak berkepentingan dengan pencantuman nama tersebut," terangnya.

Bawaslu Riau berkesimpulan, perbuatan KPU Provinsi Riau meloloskan paslon tanpa memverifikasi data dalam daftar riwayat hidup calon bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU 10 tahun 2016 pasal 180 ayat 2.

Sementara itu, dugaan pelanggaran administrasi yang juga dilaporkan oleh pelapor telah dikaji oleh Bawaslu Riau dan berkesimpulan tidak terdapat pelanggaran administrasi.

"Karena pada masa masukan dan tanggapan masyarakat KPU Provinsi Riau telah membalas surat masukan dan tanggapan masyarakat dari pelapor saudara Dendy," ungkapnya.

Berdasarkan  PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pada lampiran model TT. 1 KWK tentang lampiran tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak terdapat KK yang diminta dalam syarat tersebut akan tetapi yang di syarat kan KTP El sehingga Kartu Keluarga bukan merupakan syarat calon yang harus disampaikan kepada KPU Provinsi Riau dan dalam model BB.2 KWK.

"Pada poin penutup disebutkan bahwa daftar riwayat hidup yang di isi merupakan data yang bersifat privasi karena ada kata-kata bersedia atau tidak bersedia untuk di publikasikan," katanya.

Bawaslu mengatakan, proses pencalonan dan penetapan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dilakukan KPU Provinsi Riau sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak ada kewajiban KPU Provinsi Riau memverifikasi hal yang tidak terkait dengan syarat untuk menjadi calon Gubernur. Yang wajib diverifikasi oleh KPU Prov Riau adalah dokumen yang berhubungan dengan persyaratan untuk menjadi calon gubernur," pungkasnya. [red]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :