Gelar Pertemuan Dengan Pemuka Masyarakat

Bupati Bengkalis: periksa IMB Rumah Adat Batak di Mandau

Penulis : admin | Senin, 05 Maret 2018 - 23:18 WIB

Bupati Bengkalis Amril Mukminin Berbicara di Hadapan Para Pemuka Agama dan Masyarakat Terkait Polemik Peresmian Rumah Adat Batak di Mandau | Diskominfotik Bengkalis

Beritariau.com, Bengkalis - Bupati Bengkalis Amril Mukminin akhirnya memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, serta instansi terkait untuk mengecek dan meninjau ulang izin pembangunan Rumah Adat Batak yang didirikan oleh Yayasan Raja Tawar Mula Jadi.

Hal itu, disampaikan Amril dalam pertemuan dengan seluruh tokoh masyarakat dan agama pada Minggu (04/03/18) malam. Perintah itu, menyusul aksi penolakan peresmian Rumah Adat itu pada Sabtu (03/03/18) kemarin.

Pasalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari gedung itu kini jadi sorotan. Awalnya, rumah itu diperuntukan untuk rumah tempat tinggal. Namun belakangan, berubah menjadi Rumah Adat.

"Pemerintah berbicara sesuai aturan, maka pergunakan izin yang ada sesuai dengan peruntukannya. Jangan kita membuat hal-hal di luar itu," ungkapnya seperti dikutip dari diskominfotik.bengkalis.go.id, Senin (05/03/18) malam.

"Jangan gara-gara sedikit menjadi persoalan. Kita tidak mau persoalan dicampuradukkan. Ini seolah-olah antara Batak dan Melayu," sambungnya.

Pada pertemuan itu, pemilik Yayasan mengakui, izin berdirinya bangunan itu adalah rumah tempat tinggal bernuansa adat.

Oleh sebab itu, Amril berharap pemilik tak dibenarkan untuk menyalahgunakan, izin tersebut dari rumah tempat tinggal menjadi rumah adat.

Amril menegaskan, Pemerintah Bengkalis tidak berpihak kepada siapa pun. Namun, sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Dia minta kepada aparat kepolisian untuk tidak segan-segan menindak tegas setiap kelompok atau oknum tertentu yang disinyalir menjadi provokator berusaha memecah belah masyarakat.

"Karena selama ini kita sudah damai dan nyaman. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga," ungkap Amril Mukminin.

Pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Duri, Kecamatan Mandau ini, dihadiri, Kapolres Bengkalis AKBP Abas Basuni, Komandan Kodim 0303/Bengkalis Letkol Inf Rizal Faizal Helmi, Ketua LAMR Bengkalis Zainudin serta Ketua LAMR Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau.

Hadir juga, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian anggota DPRD Bengkalis, diantaranya Hendri, Fransiska Sinambela, Sekretaris Daerah Bengkalis Bustami, Camat Mandau Basuki Rahmat, Ketua Yayasan Raja Tawar Mula, Nursita Nainggolan, serta para ketua ikatan keluarga/paguyuban.

Dikatakan Amril, selama ini, masyarakat Mandau selalu hidup berdampingan dalam kondisi rukun, tentram dan nyaman, walaupun berasal dari berbagai suku dan agama. Dia tak menginginkan kondisi tersebut terusik.

Ia mengajak seluruh komponen yang ada untuk saling menghargai dan menghormati, maka persoalan pergesekan di masyarakat tidak akan terjadi.

"Kita harus menjaga keutuhan NKRI, kita hidup berbagai suku dan agama, harus saling menjaga dan menghargai. Tapi setiap daerah ada karekteristiknya, ada adat istiadatnya,” tegasnya. Amril mengajak seluruh komponen di Kecamatan Mandau dan Kabupaten Bengkalis pada umumnya, agar tidak gampang diadu domba dan dibenturkan.

Karena keutuhan yang ada saat ini tidak bisa dipisahkan oleh siapa pun, sampai kapan pun dan apaun.

Terkait dengan permintaan pemilik Yayasan Raja Tawar Mula Nursita Nainggolan, meminta jaminan keamanan, Amril mengatakan bahwa, setiap warga negara Indonesia, dijamin keamanannya.

Diberitakan sebelumnya, emosi ratusan massa dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Sabtu kemarin, meluap memprotes rencana peresmian gedung yang diklaim pemiliknya sebagai Rumah Adat Suku Batak di Bumi Melayu.

Massa yang dikomandoi LAMR Mandau itu ramai-ramai mendatangi gedung yang berlokasi di Jalan Rangau, Kilometer 7, Kelurahan Pematang Pudu, Mandau itu.

Sejak pagi hingga siang, massa kian bertambah hingga ribuan orang. "Kami minta acara peresmian itu dihentikan. Kami tak pernah membangun Rumah Adat Melayu di kampung orang lain. Tolong jangan bangun rumah adat lain di Bumi Melayu ini," kata Ketua LAMR Mandau Dzulfikar Indra, saat itu.

Beruntung, pihak kepolisian langsung datang dan mampu meredam massa. Kapolres Bengkalis AKBP Abas Basuni bersama ratusan personel langsung turun ke lokasi ‎untuk mencegah terjadinya adu fisik atau kericuhan.

Kepada massa, Abas berjanji mempertaruhkan dirinya jika ada kegiatan di gedung tersebut yang melanggar aturan. Abas juga meminta agar massa membubarkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan satu sama lain.

"Massa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Saya harap semua pihak saling menahan diri. Tidak perlu berbuat sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan," ucapnya.

Dijelaskannya, konflik bermula diawali adanya rencana peresmian rumah adat yang mengundang banyak pihak dan akan digelar selama selama 7 hari 7 malam. Acara tersebut pun tak mengantongi STTP Izin Keramaian dari Kepolisian.

Meski pihak pemilik gedung mengganti judul acara menjadi peresmian Yayasan Tawar Mula Jadi, namun, LAMR tetap menolak. Penolakan pun berubah menjadi aksi demo di lokasi tempat acara.

"Karena pertimbangan keamanan, maka polisi menghentikan dan membubarkan acara," lanjut Abas.

Abas mengaku, untuk mencegah cekcok, pihaknya terpaksa melakukan penyekatan sehingga ke dua kelompok ini tak sempat bertemu.

Setelah mendapat pengarahan dari kepolisian, massa membuatkan diri pada pukul 12.30 wib. Kepolisian juga berkomunikasi dengan pemilik gedung yang diprotes pihak LAM.

Terpisah dihubungi Beritariau.com, Dzulfikar menyatakan apreasi kepada Polres Bengkalis dan Jajaran yang memahami alasan penolakan ini dan telah mengawal aksi protes dengan lancar.

Ia mengaku, polemik ini, bukan polemik antar komunitas atau suku.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Polres Bengkalis yang mengerti alasan kami. Saya tegaskan, masalah ini akibat kepentingan pribadi yang tak sesuai dengan adat Melayu. Jadi, bukan masalah antar Paguyuban atau etnis. Ini antar pribadi dengan LAM," tegas Dzulfikar.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat suku batak yang memahami sikap mereka ini.

"Termasuk kepada IKBDS (Paguyuban Batak, red), kita ucapkan terima kasih," katanya.

Menurutnya, protes itu telah disampaikannya sejak 3 (tiga) tahun lalu. Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), katanya, pihak pemilik mengaku bahwa bangunan itu bukan Gedung adat, tapi Rumah Tinggal.

"Saya harap, Pemda bisa mengkaji ulang," jelasnya. Merespon kejadian ini, Ketua Umum Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) Tumpal Hutabarat mengaku bahwa pihaknya sudah sempat mengecek sendiri permasalah tersebut.

"Awalnya, kita sudah komunikasi dengan pemilik gedung, kita sampaikan isu yang berkembang atas tindakannya itu. Tapi, sepertinya yang bersangkutan tetap pada pendiriannya," ungkap Tumpal.

Ia juga menegaskan, bahwa pendirian Rumah Adat tersebut tak ada kaitan dengan Paguyuban Batak.

"Itu inisiatif dia sendiri, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan LAM Riau. Bahkan, LAM sendiri sudah melakukan upaya persuasif," bebernya.

Atas kejadian itu, Tumpal menghimbau warga Riau etnis Batak agar tak terpancing dan mengembangkan isu-isu yang berpotensi memicu konflik yang dapat memecah kebersamaan.

"Jangan terpancing isu-isu provokatif. Dan kita juga apresiasi langkah kepolisian melakukan pengawalan," tutupnya.

Untuk diketahui, penolakan ini sudah berulang kali disampaikan LAMR Mandau. Bahkan, rapat bersama yang digelar di Kantor Camat Mandau, pihak pemilik Gedung yakni, N boru Nainggolan, tetap bersikukuh meresmikan gedung tersebut.

Akhirnya, LAMR Mandau terpaksa mengumpulkan massa untuk memprotes rencana tersebut. [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :