Seminar Sawit Apkasindo Riau

Kemen-ATR/BPN akui migrasi ribuan perambah ke TNTN tak terbendung

Penulis : admin | Rabu, 07 Maret 2018 - 17:47 WIB

Konferensi Pers Disela Acara Seminar Sawit Riau yang Ditaja Apkasindo Riau | Beritariau.com 2018

Beritariau.com, Pekanbaru - ‎Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) mengakui, migrasi ribuan masyarakat merambah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sudah tak terbendung lagi. Lebih dari 4.500 kepala keluarga (KK) sudah bermukim di wilayah terlarang itu.

Hal itu terungkap di Seminar Nasional 'Sawit Riau Dibawa Kemana' yang digelar DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, di Pekanbaru, Rabu (07/03/18).

"Berdasarkan ada yang ada, di TNTN ada sekitar 20.000 hektar masih hutan. Adanya migrasi ribuan keluarga ke wilayah itu sudah tak terbendung lagi," kata Direktur Jenderal Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang Tanah Kemen-ATR/BPN, Agus Widjayanto disela acara.

Menurutnya, pemerintah sendiri masih dalam rangka mencari solusi atas hal tersebut. Pasalnya, kawasan hutan konservasi gajah sumatera yang awalnya berbentuk hutan itu, kini sudah hancur dan menjadi kebun kelapa sawit.

Bahkan perlu diketahui, warga di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang masih di dalam areal TNTN, justru diberikan KTP oleh pemerintah setempat.

Agus menyadari bahwa, perambahan yang terjadi di wilayah itu, baik oleh pelaku kelas teri maupun cukong-cukong, ‎sudah mencakup skala nasional. Ia berdalih, sudah merembet ke sejumlah aspek.

‎"Dimensi (Masalah TNTN, red) luas. Sudah skala nasional, menyangkut sosial, Politik dan hukum," ucapnya.

Meski demikian, berbagai skema sedang diupayakan oleh pemerintah. Baik dari KemenLHK mau‎pun dari Agraria. "Banyak skema, yang penting bagaimana agar lahan-lahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus merusak ekosistem," jawabnya.

Agus juga menyatakan, sengketa lahan di Riau saat ini sudah mulai di data. Hal itu, juga dibarengi dengan pendaftaran tanah.‎ Di Riau sendiri, sengketa tanaha mencapai ratusan kasus.

"Jumlah sengketa kasus di Indonesia mencapai 4.500 kasus. Di Riau, ada sekitar 10 persennya (sekitar 500 kasus, red). Untuk kasus perkebunan di Riau mungkin sekitar 100 kasus," jelasnya.

Nantinya, melalui pendaftaran tanah itu, yang tidak ada sengketa, baik itu sengketa di kawasan hutan dan sengketa lainnya, akan dibuatkan Sertifikat.

Dalam seminar yang mengulas pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah, Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), juga mengurai aspek penegakan hukum.

Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) AKBP M Edi Faryadi yang hadir dalam acara tersebut menekankan, jika masyarakat ingin memiliki kebun sawit, maka harus memiliki surat dan dokumen lainnya.

"Penegakan hukum adalah terakhir. Kami tak akan menangkap langsung. Seluruh laporan yang masuk ke Polda, Polres, dan Polsek, akan dikoordinasikan dulu ke BPN. Jika PTSL nya tidak lengkap, maka, dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkap mantan Kapolres Tobasa ini. [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :