Polemik Angkutan Berbasis Aplikasi

Dirlantas Polda Riau : Perlu dikeluarkan PP tentang transportasi online

Penulis : user | Kamis, 12 April 2018 - 15:05 WIB

Beritariau.com, Pekanbaru - Pemerintah RI saat ini berencana merevisi Undang-undang  nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Wacana itu menjadi polemik hingga sampai ke daerah yang bersinggungan dengan peraturan tersebut.


Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Rudy Safirudin mengatakan, pemerintah mestinya membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur transportasi online. Itu dilakukan agar aktivitas pengemudi dan transportasi online berjalan lancar tanpa merevisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.


"Memang perlu dikeluarkan PP tentang trasportasi online yang mengacu pada UU Lalu Lintas no 22 tahun 2009 yang isinya tidak mencantumkan jenis kendaraanya," ujar Rudy di Pekanbaru, Kamis (12/4/2018).


Menurut Rudy, jika PP itu sudah terbit, pemrintah tidak perlu merevisi UU lalu lintas yang sudah ada dan dinilai relevan. Rudy menyarankan, isi PP itu nantinya berkaitan dengan pengaturan aktivitas transportasi online baik sepeda motor maupun roda empat atau mobil.


"Jadi nanti transportasi online jenis apapun yang diatur dalam PP dapat diakomodir secara keseluruhan. Jadi buat apa merevisi  UU Lalu Lintas yang isinya sudah mengakomodir keseluruhan," ungkap Rudy.


Belakangan ini mencuat wacana Pemerintah RI akan merevisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengamat menilai, rencana revisi yang akan menjadikan ojek dan taxi online sebagai kendaraan angkutan umum, dinilai tak perlu dilakukan. Solusinya, cukup dengan peraturan daerah (Perda).


Hal itu dikatakan pakar hukum Prof DR Syafrinaldi SH MCL. Dia menyebutkan, rencana untuk revisi UU 22/2009 tersebut tidak perlu dilakukan. Sebab, ojek atau taxi online bukan angkutan umum yang baru.


“Angkutan onine sama dengan angkutan umum cara sewa lainnya. Hanya berbeda pada pola pemesanannya saja, yang menggunakan aplikasi elektronik,” ujar Syafrinaldi kepada merdeka.com.


Karena, lanjutnya, jika mengharapkan kendaraan angkutan seperti roda empat online tersebut untuk menjadi plat kuning, yang tergabung pada badan usaha maupun koperasi, sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan PM 108/2017 yang mengaturnya.


“Jadi tidak perlu merevisi UU nomor 22 tahun 2009 untuk mengakomodir hal tersebut. Sedangkan untuk roda dua atau sepeda motor selama ini digunakan pengemudi online, jika ingin dijadikan kendaraan umum, sebaiknya diakomodir melalui Perda sebagai local wisdom,” ucap Rektor Universitas Islam Riau itu.


Syafrinaldi memperkirakan, apabila status kendaraan sepeda motor dan mobil roda 4 yang digunakan pengemudi online dinaikkan dalam perubahan UU nmor 22 tahun 2009, akan membawa dampak secara nasional.


“Sedangkan kendaraan ojek daring hanya ada di beberapa daerah tertentu saja. Sehingga tidak perlu diatur dalam UU 22/2009 sepanjang tidak ada larangan tegas dengan sanksi dalam regulasi tersebut,” katanya.


Dia mencontohkan, apabila sepeda motor  mau dijadikan kendaraan angkutan umum, maka akan seperti becak motor (betor) di Medan, Sumatera Utara. 


“Jadi kalau suatu daerah, Riau misalnya, membutuhkan ojek daring beroperasi, maka sebaiknya diatur dengan Perda saja, tak perlu lah revisi UU yang telah ada,” tegasnya.


Hal senada juga diucapkan Prof DR Ir Sugeng Wiyono MMT, menurutnya penerapan sepeda motor sebagai kendaraan Umum sebaiknya diakomodir melalui Perda sesuai kebutuhan daerah masing masing.


“Karena angkutan jenis ini hanyalah kendaraan umum sementara yang mengisi kekosongan atau transisional dari misi pengembangan tranportasi massal yang telah disepakati melalui RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan),” kata Sugeng.


Dia juga menyebutkan, jika ingin menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan umum dengan merevisi UU lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 itu, dapat menimbulkan kontraproduktif dari target pengembangan transportasi massal yang berkeselamatan.


“Apalagi sepeda motor memiliki kerentanan pada kecelakaan. Apabila diakomodir secara nasional melalui revisi UU lalu lintas untuk sepeda motor menjadi kendaraan umum akan membawa dampak luar biasa pada kesepakatan bersama RUNK,” ucap Sugeng.


Menurut Sugeng, pengaturan transportasi merupakan bagian terpenting dalam upaya nasional meningkatkan keselamatan berlalulintas. Dia mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya mendelegasikan kewenangan ini pada pemerintah daerah melalui Perda, sebab pengelolaannya akan lebih sesuai kebutuhannya.


“Karena dengan persaingan usaha yang sehat termasuk penentuan tarif. Setiap daerah memiliki kemampuan daya beli jasa yang berbeda, semahalnya tarif angkot di daerah masing masing,” jelasnya.


Sementara itu, kata Sugeng, terkait kendaraan taxi online yang juga direncanakan untuk angkutan umum, sudah cukup diakomodir pada Permenhub PM 108 tahun 2017. Namun yang diperlukan adalah pelaksanaan optimal dari Permen 108/2017 secara konsisten.


Sugeng berpendapat, aturan teknis sudah sangat detail dan mengakomodir semua kepentingan taxi atau angkutan online. Ketegasan dalam pelaksanaannya justru sangat dibutuhkan karena jika terjadi revisi UU 22/2009 justru akan menambah kisruhnya wajah transportasi.


“Karena itu akan menimbulkan tarik menarik kepentingan, sehingga melupakan amanat RUNK yang telah disepakati bersama seluruh stakeholder. Intinya UU 22 /2009 masih sangat relevan dan justru harus lebih konsisten dalam menjalankannya,” pungkasnya. [don]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :