Terbitkan Sertifikat Lahan di TNTN

Eks Kepala BPN Kampar Dituntut Enam Tahun Penjara

Penulis : user | Kamis, 12 April 2018 - 21:07 WIB

Ilustrasi Pengrusakan Hutan

Beritariau.com, Pekanbaru - Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Zaiful Yusri dituntut enam tahun penjara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan sertifikat lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau.


"Menuntut terdakwa Zaiful Yusri dengan pidana enam tahun penjara," kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Riau, Lexi dan BP Ginting saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis (12/4/2018).


Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.


Dalam persidangan yang sama, selain terdakwa Zaiful, JPU juga menuntut lima terdakwa lainnya yang dinilai bersekongkol dalam merampas lahan negara tersebut.


Lima terdakwa tersebut adalah Abdul Razak Nainggolan selaku pensiunan BPN Kampar, Subiakto selaku salah satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kampar, Hisbun Nazar, Edi Erisman, dan Rusman Yatim sebagai pengurus desa Kapau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kampar.


Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Bambang Myanto tersebut, kelima terdakwa di atas dituntut hukuman lima tahun penjara dan denda masing-masing Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.  

   

JPU menyebut, perbuatan para terdakwa yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi hal memberatkan tuntutan tersebut.


"Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan semangat pemerintah memberantas korupsi dan keterangan terdakwa terus berbelit," kata JPU.


Dalam perkara ini, JPU sedikitnya menjerat ke enam terdakwa dengan tiga dakwaan primair. Pertama Pasal 1 ayat (2) UU No 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian Jo Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang pada Pokoknya mengatur luas maksimum kepemilikan lahan. 

   

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No 41 th 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara

   

Dan terakhir Pasal 30 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 12 Jo Pasal 13

   

Sementara dakwaan Subsider dikenakan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Atas tuntutan itu, ke enam terdakwa menyatakan pembelaan atau pledoi. Hakim mengagendakan persidangan pada Kamis, 19 April 2018 mendatang. "Persidangan ini sudah memakan waktu lama, kita jadwalkan pembacaan pledoi selama satu pekan. Silahkan penasehat hukum mempersiapkannya," kata Bambang.


Kasus ini terjadi pada 2003 hingga 2004 lalu, di mana Kantor BPN  Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare . Penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 03 Tahun 1999 jo Nomor 09 Tahun 1999. 

   

Kantor BPN tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon sertifikat lahan berupa sertifikat hak milil (SHM), tidak dapat dijadikan dasar. SHM yang diterbitkan tersebut berada di Kawasan Hutan Tesso Nilo, di Desa Bulu Nipis atau Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak, Kampar. 

   

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp14.454.240.000. Kerugian ini meliputi, nilai hutang berupa lahan seluas 5.500.000.000 meter persegi dan kerugian pengelolaan sebesar Rp12 miliar.


Untuk diketahui, Tesso Nilo menjadi kawasan hutan lindung melalui dua kali penetapan perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 83.000 hektare lebih oleh Kementerian Kehutanan. 

   

Penetapan pertama berdasarkan SK  Menteri Kehutanan pada 2004 seluas 38.576 hektare. Tahap berikutnya pada 2009 seluas 44.492 hektare. Sebagian besar kawasan TNTN berada di Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.


Meski telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, Tesso Nilo seolah terabaikan. Kawasan hutan itu menjadi ajang "bancakan" bagi mafia lahan dan para perambah. Sedikit demi sedikit kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit dan pemukiman.


Bahkan, fasilitas umum seperti sekolah, pasar, tempat ibadah hingga transportasi bus berdiri di kawasan yang seharusnya "haram" untuk ditinggali itu. [don]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :