Pansus LKPj gesa akhir bulan April 2018 Ranperda rampung

Penulis : admin | Selasa, 17 April 2018 - 21:35 WIB

RDP - Pansus LKPj DPRD Kota Pekanbaru, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (17/04/18). Rapat Membahas Persoalan dan Kinerja masing-masing OPD di Pemko Pekanbaru | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Pekanbaru, menargetkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LKPj tahun 2017 rampung di akhir bulan April 2018.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Pekanbaru, Hotman Sitompul, saat menggelar pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru, Selasa (17/04/18).

"Rapat evaluasi yang dilakukan bersama OPD membahas permasalahan yang menjadi pertanyaan dari tim pansus LKPj. Terutama masalah penggunaan anggaran oleh Pemko Pekanbaru ke depan," Kata Hotman, kepada wartawan.

Dia menyebutkan, secara umum realisasi yang ditargetkan sekitaran 80 persen. Menyangkut persoalan teknis lain, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada sesi berikutnya.

"Kalau yang sekarang inikan berapa pendapatan berapa targetnya itu yang lebih banyak disampaikan. Kalau melihat potensi pendapatan Pekanbaru saya lihat cukup besar," terangnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan pansus yakni di OPD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Dia melihat, saat ini masih banyak persoalan keberadaan dan pendataan lampu jalan, keberadaan halte yang tidak representatif, peremajaan angkot, hingga pelayanan petugas parkir yang perlu dilatih untuk melayani masyarakat dengan atribut lengkap.

"Termasuk tadi saya juga sudah singgung soal potensi pendapatan pajak penerangan jalan umum, karena kalau beberapa daerah lain ternyata mereka jadikan Pajak penerangan jalan umum ini jadi sumber pendapatan daerah," jelasnya.

Sedangkan masalah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Politisi PDIP ini melihat masih banyak kinerja yang menjadi sorotan pihaknya. Hal yang paling utama masalah pembayaran gaji THL serta inventaris aset milik Pemko.

Termasuk lagi katanya, Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru dalam hal pengurusan izin dan pengawasan.

"Pelaku usaha banyak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Semua permasalahan ini harusnya dituntaskan, sehingga LKPj yang disampaikan bisa dipertangungjawabkan," pintanya.

RDP dari Pansus ini memanggil OPD terkait diantaranya, Dishub, BPKAD dan DPM-PTSP. Rapat membahas berbagai persoalan dan terkait pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran dimasing-masing OPD.

Rapat yang dilakukan di ruang paripurna DPRD kota Pekanbaru ini langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Hotman Sitompul, didampingi anggota lainnya, Roni Amriel, Herwan Nasri, Pangkat Purba Zulkarnaen, Roem Diani Dewi, Suprianto dan Samsul Bahri. [red]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :