Opini: Sahat Mangapul Hutabarat

RUU Sawit tak Pancasilais, Petani jauh dari Keadilan

Penulis : admin | Senin, 23 April 2018 - 14:01 WIB

Sahat Mangapul Hutabarat | PETANI

BANYAK pihak memprediksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelapa Sawit akan lolos terutama mendekati suasana panasnya arus kepentingan terkait biaya Pilkada dan Pemilu.

Para pemain sawit selalu mengklaim bahwa, seakan-akan, industri sawit adalah jalan keluar keterpurukan ekonomi bangsa lantaran peranan industri sawit dalam mendongkrak perekonomian sangat besar.

Benarkah Petani sawit rakyat sejahtera?

Sama saja nasibnya dengan Petani jenis lain. Petani sawit, pada prakteknya tetap menjadi hisapan mafia pertanian.

Sekitar 20 tahun lalu, Petani sawit rakyat yang berasal dari Sumatra Utara (daerah awal industri sawit) berlomba - lomba membuka hutan untuk di tanam sawit, merambah ke propinsi Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, bahkan sampai Kalimantan.

Tidak heran status tanah Petani sawit rakyat ini sampai sekarang masih banyak dalam kawasan hutan.

Entah mengapa pemerintah lalai atau sengaja membiarkan hutan ditanam sawit semua. Bahkan, yang dulunya tanaman pangan juga di tanami sawit.

Pembiaran ini menjadikan pertanian terintegrasi yang bisa menguatkan kedaulatan pangan dan pondasi pertanian dan kehutanan serta Ekologi kita semakin terdegradasi.

20 puluh tahun lalu, rata-rata bibit sawit Petani rakyat ini bukan bibit berkualitas (birokrasi bibit dipersulit). Penanamannya dan perawatannya juga tak profesional. Yang penting asal tumbuh, 5 sampai 7 tahun bisa dipanen.

Petani sawit rakyat kembali dihadapkan ke kasus Petani Indonesia jenis pertanian manapun di negeri ini yaitu, harganya sangat tergantung pada 'cengkraman' tengkulak.

Distribusi dan kualitas pupuk juga tidak bisa dikendalikan. Tidak heran banyak pupuk palsu beredar.

Penderitaan Petani sawit rakyat bukan disitu saja. Dinas perkebunan juga tutup mata. Coba cek ke lapangan jarang ada bimbingan ke Petani sawit rakyat.

Bahkan, dinas perkebunan tidak mau membentuk koperasi-koperasi sawit Petani rakyat. Berbeda dengan Perusahaan Swasta, sama-sama membuka hutan tapi sudah dapat legitimasi sertifikasi tanah.

Konflik tanah sangat sering terjadi karena ijin yang didapat dari pusat sering disebut dengan 'ijin tembak diatas kuda' tanpa cek dilapangan bahwa tanah tersebut sudah dimiliki tanah adat atau sudah dikerjakan oleh rakyat sebelumnya.

Hebatnya, perusahaan swasta ini diijinkan untuk bergerak dari hulu sampai hilir. Punya kebun, merangkap importir pupuk, transportasi sendiri bahkan di hilirnya mempunyai pabrik olahan sendiri.

Petani sawit rakyat membuka hutan dengan modal seadanya, pengusaha sawit membuka hutan diberi karpet merah permodalan dan ijin lahan.

Tidak heran jika luas perkebunan sawit 60 persen dikuasai pengusaha dan Petani sawit rakyat hanya 40 persen (Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017)

Resolusinya, Daulat kan Petani Sawit Rakyat dari Hulu sampai Hilir

Biodiesel sawit yang digadang-gadang  menjadi salah satu sumber energi terbarukan, pelan tapi pasti, akan dikuasai swasta bukan dikuasai negara dan rakyat.

Pastikan status tanah Petani sawit rakyat, akan dipermudah regulasi bibit unggul, pastikan dan bimbing perawatan dan pemupukan sawit rakyat, buat koperasi sampai pedesaan agar harga sawit rakyat tidak dicengkeram tengkulak, buat pabrik-pabrik kelapa sawit rakyat (Bupatinya lebih senang beli mobil mewah dari pada bangun pabrik kelapa sawit rakyat).

Sehingga sektor energi terbarukan biodisel ini dikuasai negara dan rakyat. Batasi perkebunan sawit dengan membuat pertanian terintegrasi  pangan, ternak dan sebagainya untuk tata kelola dan tata ruang yang lebih baik berkelanjutan dan ekologis.

Entah lupa atau sengaja sektor energi terbarukan dari biodesel sawit oleh pemerintah dibiarkan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Lima perusahaan sawit Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC) mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.

(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken oleh Presiden Jokowi, yang mengatur tentang penggunaan dana tersebut)

Menjadi tanda tanya besar dan pelanggaran konstitusi, jika salah satu sektor energi terbarukan biodesel sawit ini, dari sisi modal saja perusahaan swasta di subsidi oleh negara.

Jadi tidak heran jika RUU KELAPA SAWIT diperkirakan akan di golkan menjelang pilkada atau pemilu ini. (*)

Penulis adalah Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan Agribisnis Kerakyatan (KPAK) Persaudaran Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :