Kejati Riau Tangkap DPO Korupsi Sistem Keuangan Desa

Penulis : user | Jumat, 04 Mei 2018 - 18:25 WIB

Beritariau.com, Pekanbaru - Tim gabungan intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak meringkus seorang tersangka tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) sejak November 2017 lalu. 

     
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Siak, Immanuel Tarigan SH di Pekanbaru, Jumat mengatakan bahwa tersangka berinisial AH tersebut diduga terlibat dalam korupsi pengadaan paket program sistem keuangan desa yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar. 

     
"Dia ditangkap di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan setelah buron sejak November 2017," katanya.

     
Ia mengatakan AH ditangkap pada Kamis malam tadi (3/5) saat sedang menjual kopi keliling. Setelah ditangkap, pria berusia 50 tahun itu sempat menginap di sel Kejaksaan Agung sebelum kemudian diterbangkan ke Kota Pekanbaru hari ini. 

     
Melengkapi Imannuel, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan mengatakan penetapan AH sebagai DPO setelah yang bersangkutan selalu mangkir dari pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Siak. 

    
Setidaknya, ia mengatakan penyidik pidana khusus Kejari Siak yang menangani perkara tersebut telah tiga kali melayangkan surat panggilan terhadap tersangka. 

     
"Tapi yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan Kejari Siak dan ditetapkan sebagai DPO," ujarnya. 

     
Lebih jauh, Muspidauan menjelaskan perkara yang menjerat AH itu berawal dari proyek pengadaan program sitem keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2015. 

     
Sementara itu, sejatinya penyidik merencanakan langsung memeriksa AH sebagai tersangka setibanya di Pekanbaru. Namun berhubung kuasa hukum AH tidak hadir, maka Muspidauan mengatakan pihaknya menjadwalkan ulang pemeriksaan pada pekan depan. 

     
"Pemeriksaan kita jadwal ulang Senin depan. Sekarang kita titipkan tersangka ke Rutan Sialang Bungkuk," ujarnya. 

     
Sebelumnya, pesakitan lainnya dalam kasus ini, Abdul Razak, mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Siak divonis 1 tahun di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 15 Januari 2018.

     
Razak dinyatakan majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin SH MH melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.

     
Selain penjara, Abdul Razak juga dihukum membayar denda Rp 50 juta atau diganti kurungan selama 1 bulan. Terdakwa tidak dihukum membayar ganti rugi keuangan negara karena dibebankan kepada Abdul Hakim.

     
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Abdul Razak dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Ia juga dituntut membayar denda Rp50 juta atau subsider 3 bukan kurungan.

     
Dalam dakwaan JPU disebutkan, dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2015 silam ketika Abdul Razak menjabat Kepala BPMPD Siak. Saat itu, 122 desa mengadakaan paket software sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa (Simkudes) yang dikerjakan oleh PT Dimensi Tata Desantara, dengan direkturnya, Abdul Hakim.

     
Program ini bersamaan dengan pengadaan pelatihan, papan informasi monografi dan profil desa, serta pengadaan buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa plus CD aplikasi dan buku suplemen tersebut. Masing-masing desa mengangarkan sebesar Rp17,5 juta.

     
Dalam perjalanannya, diduga terjadi penyelewengan anggaran, setiap desa dipungut biaya sebesar Rp17 juta oleh BPMPD Siak. Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, tindakan itu merugikan negara Rp1,136 miliar. [don]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :