Galeri Foto Paripurna DPRD Pekanbaru

Pemko Pekanbaru diminta jalankan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang dengan baik

Penulis : admin | Senin, 14 Mei 2018 - 21:19 WIB

SERAH TERIMA - DPRD Kota Pekanbaru, melakukan serah terima Perda Tera Ulang kepada Pemko Pekanbaru melalui Asisten II | Beritariau.com2018

Beritariau.com Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru, akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Senin (14/05/18).

Dengan disahkannya perda ini, Dewan berharap Pemko Pekanbaru bisa menjalankan Perda ini dengan baik, terutama dalam memberi kontribusi dan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam membeli produk yang dibeli sesuai dengan takaran dan nilai uang yang diberikan kepada pedagang.

Juru Bicara Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang Maspendri Membacakan Poin-Poin Dalam Pengguna Alat Ukur

"Kita berharap Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik, agar masyarakat tidak dirugikan sebagai konsumen terutama takaran yang pas didalam transaksi jual beli," Kata Juru Bicara Pansus Tera Ulang, Maspendri, saat pembacaan paripurna.

Rapat paripurna dipimpin oleh Sigit Yuwono ST didampingi Elsyabrina Asisten II Bidang Ekonomi mewakili Pemko Pekanbatu. Rapat juga dihadiri oleh anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru Dasrizal menyampaikan tatib sidang dalam Rapat Paripurna Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Untuk diketahui, Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai lanjutan amanah dari undang-undang nomor 2 tahun 1981 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Asisten II Bidang Ekonomi mewakili Pemko Pekanbaru Elsyabrina Membacakan Tanggungjawab Pemko Terhadap Perda Tera Ulang

Poin-poin penting dalam Perda ini yaitu berdasarkan undang-undang nomor 02 tahun 81 tentang meterologi, bahwa setiap alat ukur takar dan timbang atau perlengkapan yang digunakan didalam bertransaksi wajib di tera.

"Karena ini bagian dari perlindungan konsumen, maka kita harus menjamin bahwa masyarakat ketika berbelanja prodak atau barang maka harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan jadi kuantitinya harus cukup," Kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut usai paripurna.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mengikuti Sidang Paripurna Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Menurut Ingot lagi, dengan disahkannya Perda tersebut, pihaknya akan berupaya melakukan bentuk pembinaan dan pengawalan terlebih dahulu kepada pengguna alat ukur kepada pelaku usaha, baik yang berada di pasar-pasar tradisional dan maupun pasar modern. 

Unsur Muspida Hadir Dalam Paripurna Pengesahan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

"Setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, kita sudah mulai bertanggungjawab namun sifatnya masih sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," jelasnya.

Pemko Pekanbaru melalui Asisten II Bidang Ekonomi, Elsyabrina melakukan penandatanganan pengesahan Perda

Dikatakannya lagi, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mengenai pungutan atau retribusi yang dikenakan kepada setiap pelayanan tera. "Tentu ini harus didukung oleh peraturan daerah sebagai payung hukum," terangnya.

Ingot juga memaparkan bahwa, didalam Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan Perda tersebut.

Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono melakukan penandatanganan Pengesahan Perda Retribusi Tera Ulang

"Didalam Perda tersebut juga diatur mengenai sanksi, dan sanksi ini juga termasuk poin yang cukup alot dibahas dengan tim pansus karena disamping soal penegakan hukum  juga ada nuansa persuasif," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono ST berharap, Pemko Pekanbaru melalui Disperindag bisa menjalankan Perda tersebut dengan baik dan membuat target yang harus dicapai.

Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono melakukan serah terima Perda Retribusi Tera Ulang kepada Pemko Pekanbaru melalui Asisten II Bidang Ekonomi, Elsyabrina

"Pemerintah harus ada target yang dicapai dalam penegakan perda tera ulang ini dan harus ada kontribusi, maka kita minta OPD terkait seperti Disperindag harus intens turun kelapangan termasuk juga Satpol PP sebagai penegak perda," pintanya. [***]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :