Laporan Rudy Sirait

Konsesi PT DRT di Dumai digarap & dijual oknum, LSM: masak KLHK tak tahu?

Penulis : admin | Senin, 21 Mei 2018 - 17:56 WIB

Satu Unit Excavator Terlihat di Lokasi Konsesi PT DRT di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Dumai | RS

Beritariau.com, Dumai - Pemerhati Hukum dan Lingkungan di kota Dumai menyayangkan hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum mengambil tindakan tegas atas penggarapan lahan di kawasan hutan yang diduga dilakukan sekelompok warga yang mengklaim sebagai kelompok tani.

Lahan tersebut, merupakan wilayah konsesi HPHTI PT Diamond Raya Timber (DRT) yang berlokasi di wilayah RT 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

"Siapapun selain perusahaan, tidak bisa menguasai lahan yang berstatus HPH, termasuk masyarakat. Ini sengaja dibiarkan atau KLHK memang tidak tahu," tegas Pemerhati Lingkungan kota Dumai kepada Beritariau, Senin (21/05/18).

Pria yang juga penggiat di Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAK-RI) kota Dumai ini tak mau sembarang menuding.

Ia menduga, kemungkinan besar KLHK belum mengetahui adanya penggarapan lahan di areal konsesi itu. Namun, katanya lagi, praktik ini bukan baru-baru saja terjadi.

Menurutnya, jika KLHK sudah tahu namun tak melakukan penindakan, KLHK dapat diduga sengaja melakukan pembiaran.

"KLHK agar segera mengambil sikap tegas. Pasalnya, pihak perusahaan juga hanya diam. Masak Iya KLHK tak tahu. Jangan-jangan, pembiaran ini disengaja. Harusnya ditindak, baik terhadap perusahaan pemegang SK HPHTI tersebut karena lalai," ujarnya.

Laporan yang diterimanya, lanjut Sinurat, praktik pelanggaran ini justru semakin menjadi-jadi.

Bahkan, lahan garapan tersebut diduga diperjualbelikan oleh kelompok penggarap ke sejumlah pengusaha untuk dijadikan tanaman kebun kelapa sawit.

"Beragam isu disini, apakah memang KLHK sudah mengeluarkan areal itu dari SK HPHTI PT DRT untuk program Distribusi Lahan Presiden Jokowi atau tidak. Namun yang pasti, hingga kini belum ada langkah konkrit yang diambil pihak KLHK. Kelompok tani ini, legal atau asal-asalan?," tegasnya. [red/rud]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :