Tajuk Rencana

Pilihan Kata untuk Pilihan Politik

Penulis : user | Kamis, 30 Agustus 2018 - 16:25 WIB

Ilustrasi

PEKANBARU - ‎Meski akhirnya mencabut laporan, namun tujuan Desmaniar mendatangi ‎Markas Polda Riau di Medio Agustus 2018 itu, hanya untuk menyatakan keberatan atas rencana aksi deklarator #2019gantipresiden, Neno Warisman di Pekanbaru.

Wanita paruh baya yang dikenal sebagai Pengacara Senior di Pekanbaru ini menuduh Neno cs menebar kebencian bagi warga Pekanbaru dan berupaya menggulingkan Pemerintahan yang sah sesuai Pasal 107 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana.

Aksi Neno ‎di Pekanbaru ‎itu, rencananya akan digelar pada 26 Agustus 2018.

Setelah Desmaniar, keberatan juga muncul melalui surat yang dilayangkan oleh Ormas Pemuda Pancasila Riau dan Relawan Jokowi Pro Nawacita (Pronata) Riau ke Polda Riau. Bahkan, ada demo yang meminta Polda Riau agar tidak mengizinkan acara Neno digelar.

Hari yang dikhawatirkan tiba. Setibanya di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, sehari sebelum acara Deklarasi, Neno dihadang tidak boleh keluar dari komplek Bandara.

Ada dua kelompok. Pertama, puluhan pemuda berseragam hitam bertuliskan 'I Love Pekanbaru', beraksi membentangkan spanduk memblokir pintu keluar. Neno pun terjebak di sebuah mobil sedan berwarna putih milik warga Pekanbaru ‎yang menjemputnya.

Kisruh berlanjut. Puluhan pendukung Neno dan kelompok menamakan diri Laskar Melayu datang dan berusaha mengeluarkan Neno dari hadangan kelompok Penolak.‎ Alasan mereka, warga Riau tidak pernah menolak tamu datang ke Bumi Melayu Riau.

Bentrok akhirnya pecah ketika seorang pria diduga dari kelompok kedua yang anti Neno, bonyok digebuk massa‎ Pro Neno.

Aparat Kepolisian yang dibantu TNI akhirnya mengambil tindakan tegas membubarkan seluruh kelompok massa. Lewat pukul 21.00 wib, Neno akhirnya dipulangkan dengan Pesawat tujuan Jakarta dengan nomor penerbangan Lion Air JT297.

Siaran media online dan Media Sosial seputar penolakan Neno menjadi Viral. Termasuk video amatir yang diambil Neno tersebar cepat di grup Whatsapp. Neno mendapat simpati publik.

Hujatan dan caci-maki kepada kelompok penolak Neno berseliweran di jejaring sosial dan aplikasi percakapan‎. Pasalnya, hadirnya dua kelompok penolak yang diduga bukan warga asli Riau‎ itu, disinyalir sengaja dibiarkan aparat.

Kecaman terhadap aparat hukum ‎bermunculan lantaran diduga sengaja membiarkan aksi Persekusi terhadap mantan Artis Cilik itu.

Termasuk kepada Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Riau Marsma Rakhman Hariyadi pasca aksinya mendesak agar Neno segera turun dari mobil dan naik ke pesawat, terekam kamera.

‎Sikap Kabinda ini dikecam keras. Anehnya, reaksi dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut sikap Kabida Riau sebagai 'Intel Melayu', justru berbalik arah.

Sejumlah postingan menghiasi media sosial oleh warga Riau etnis Melayu yang merasa kesal atas ledekan Muzani. Pasalnya, Muzani justru menyematkan kata 'Norak' dalam narasi kalimat 'Intel Melayu'.

Hingga kini, insiden Pro dan Kontra kedatangan Neno itu masih membekas. Desakan mengungkap penolakan itu masih bergulir khususnya di Riau.

‎Secara hukum, aksi deklarasi #2019gantipresiden dan aksi #2019tetapJokowi, adalah sah jika berpijak pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Hak menyampaikan pendapat.

Begitu juga dengan aksi kepolisian membubarkan aksi pro dan kontra itu, sah secara hukum. Karena Polri memiliki Hak Diskresi, yaitu Hak Khusus sesuai Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Yang berbunyi, "Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri".‎

Aksi deklarasi #2019gantipresiden ini, mendapat perlawanan di sejumlah daerah. Jika di Pekanbaru identitas kelompok penolak belum jelas, namun di Surabaya, aksi yang dihadiri Musisi Ahmad Dhani ini, jelas dihadang oknum Banser NU meski tanpa ada perintah resmi dari Gerakan Pemuda Anshor.

Meski sudah memasuki tahapan Pemilu, KPU dan Bawaslu sendiri telah kompak menyatakan bahwa, aksi #2019gantipresiden bukan bagian dari Kampanye.

Dasarnya adalah Pasal 1 ayat 21 PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menjelaskan ‎pengertian kampanye adalah, "kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu".

Artinya, secara garis besar, pengertian Kampanye menurut PKPU itu adalah Kampanye yang sifatnya mendukung.

Sedangkan dalam Kamus Besar ‎Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'Kampanye' tergolong sebagai kelas kata Nomina alias kata Benda, yang diterjemahkan sebagai gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya).

Pengertian kedua, juga sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Ini menunjukkan, KBBI justru merangkum kata Kampanye sebagai tindakan atau gerakan mendukung dan melawan.

Hal lainnya, gerakan #2019gantipresiden bikin geger se-Republik dalam tahapan Pemilu ini.‎ Sebab narasi yang dibawa adalah kritik tajam atas pemerintahan saat ini dan solusinya adalah mengajak masyarakat mengganti Presiden.

Tagar itu kemudian dilawan dengan #2019tetapJokowi, yang narasinya adalah memuat seluruh keberhasilan pemerintahan dan sikap-sikap positif Jokowi‎, agar tetap dipilih rakyat.‎

‎Menariknya, yang dibicarakan soal Pemilihan Presiden 2019 mendatang, namun yang dibahas dan diulas hanya 1 (satu) kandidat Presiden, yakni pertahana alias Jokowi.

Meski baru hanya tagar itu yang muncul, kisruh sudah melanda Republik.

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di masyarakat, jika bermunculan tagar-tagar lokal di setiap daerah yang dibuat oleh pendukung masing-masing Calon Legislatif (Caleg).

Misalnya, #2019gantiDPRDPekanbaru, #2019gantiDPRDRiau, 2019gantiDPRRIdapilRiau dan #2019gantiDPDRIasalRI.

Jika tagar-tagar ini muncul, dipastikan tagar berlawanan juga akan muncul. Nah, apa yang bakal terjadi?

Sejatinya, Pemilihan Umum adalah iven monumental untuk menjatuhkan pilihan politik kepada siapa urusan pelayanan publik baik eksekutif dan legislatif dipercayakan. Berbagai pilihan kata dan narasi digunakan dan dikelola ‎untuk tujuan politik.

Pilihan Kata dan Narasi Politik dapat menjadi manfaat juga mudarat. Efeknya dapat mempererat dan dapat juga memecah belah. Bukankah agama juga diturunkan dalam bentuk pilihan Kata dan Narasi hingga masuk ke Hati dan Pikiran?

Kegaduhan Politik ini dapat dicegah ketika semua pihak menentukan Pilihan Kata dan Narasi yang baik dalam pengelolaan perbedaan pilihan politik demi keutuhan persatuan bangsa dan negara. Semoga!

 

Roy Juli M

Penulis adalah Pemimpin Redaksi 

Beritariau.com‎‎

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :