Galeri Foto Hearing DPRD Pekanbaru

Merasa ditekan Pengelola, Pedagang Plaza Sukaramai minta bantuan Dewan

Penulis : admin | Kamis, 13 September 2018 - 18:53 WIB

HEARING - Para pedagang Plaza Sukaramai yang mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru

Beritariau.com, Pekanbaru - Pasca terbakar pada Desember 2015 lalu, proses renovasi gedung Plaza Sukaramai tidak kunjung selesai, bahkan sejumlah pedagang harus menghadapi berbagai persoalan, termasuk tekanan yang diduga dilakukan oleh pihak pengelola dalam hal ini PT MPP.

Intimidasi yang dimaksud para pedagang plaza Sukaramai yakni banyaknya pungutan yang dilakukan oleh pihak pengelola, kemudian adanya kontrak adendum yang dirahasiakan serta pembangunan yang tidak sesuai standar atau bestek bangunan.

Foto : Para pedagang Plaza Sukaramai yang mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru

Agar tidak terus menjadi ancaman bagi para pedagang, Senin (30/07/18) sore puluhan pengurus pedagang Pasar Plaza Sukaramai (P4S) Pekanbaru mendatangi DPRD Kota Pekanbaru, dengan harapan agar pihak legislatif bisa segera membantu dan menjebatani persoalan yang dihadapi para pedagang.

Foto : Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH didampingi Ketua Fraksi Golkar Ida Yulita Susanti SH MH ketika mendengarkan keluhan para pedagang

Kedatangan puluhan perwakilan pedagang ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril SH didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I, Ida Yulita Susanti yang dihadiri oleh belasan perwakilan Pengurus Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (P4S) Pekanbaru.

Foto : Perwakilan Pedagang mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan mereka

Menurut P4S Sejumlah persoalan termasuk kutipan uang sewa TPS sebesar Rp 750 ribu per bulan harus dihadapi.

Padahal berdasarkan kontrak adendum antara pihak pengelola dan Pemko Pekanbaru pada tahun 2014 lalu, bahwa pihak pengelola harus mengasuransikan ruko dan kios pedagang hingga tahun 2026 karena merupakan aset Pemko Pekanbaru.

Foto : Ketua DPRD Pekanbaru Sahril mendengarkan keluhan para pedagang

"Berdasarkan adendum yang ada, seharusnya kami para pedagang ini tidak perlu mengeluarkan uang sewa lagi karena semua itu ditanggung oleh pihak pengelola. Kan kontraknya hingga tahum 2026, tapi mereka malah lepas tangan dan selalu memeras dengan berbagai persoalan termasuk kesepakatan kontrak sepihak yang dibuat pengelola. Maka dari itu, kami berencana akan melaporkan PT MPP ke Polda Riau karena tidak mematuhi kesepakatan adendum yang dibuat serta kerap melakukan intimidasi terhadap kami. Kondisi kami saat ini sudah sangat tak berdaya, akibat ulah pengelola yang semena-mena dan tidak adanya perhatian serius dari Pemko Pekanbaru," ungkap Ketua P4S Al Asri Tanjung dalam pertemuan.

Foto : Ketua DPRD Pekanbaru berjanji akan membantu para pedagang terkait masalah yang mereka hadapi dengan Pengelola

Dalam kesempatan ini juga, pedagang berharap agar Komisi I dan Komisi II DPRD Pekanbaru bisa melakukan sidak ke lapangan karena kondisi pembangunan pasar yang saat ini sedang direnovasi sangat jauh dari kata layak.

Selain itu, pedagang juga mempertanyakan pencairan uang asuransi kebakaran pasar sebesar Rp 150 miliar kepada pihak pengelola yang ternyata dibayarkan oleh pedagang melalui kutipan uang service charge setiap bulannya.

Menanggapi persoalan ini Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril mengakui banyak ditemui kejanggalan dan kesalahan yang harus segera diselesaikan.

"Permasalahan ini jelas-jelas merugikan para pedagang pasar, namun akan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk persoalan adendum yang mulai terungkap ke permukaan. Kami akan tindaklanjuti dan ada 2 Komisi yang akan mengurusnya. Ada rambu-rambu atau aturan yang kami lalui," ungkap Sahril.

Jadi, lanjut Politisi Golkar ini lagi, pihak pedagang juga tidak bisa serta merta bisa langsung selesai persoalan ini.

"Karena butuh waktu karena kami saat ini juga sedang fokus membahas APBD Perubahan 2018, namun jangan berkecil hati karena semua masalah ini juga pasti akan diselesaikan. Saya terima aspirasi bapak/ibu dan akan kami pelajari dulu, nanti kita akan konfrontir dengan pihak pengelola Pasar Plaza Sukaramai," jelasnya.

Selanjutnya, lanjut Sahril, dinas terkait juga akan di undang termasuk pedangan dan pengelola. "Jika memang ada pelanggaran hukum, maka kita akan tindaklanjuti itu sampai ke meja hijau," tutupnya. (*)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :