Kasus Suap PLTU Riau 1

KPK pelajari pengembalian uang Rp700 juta dari Pengurus DPP Golkar

Penulis : admin | Senin, 08 Oktober 2018 - 00:14 WIB

Eni Maulani Saragih, Tersangka Kasus Suap Proyek Pengadaan PLTU Riau 1 | Tempo.co

Beritariau.com, Pekanbaru - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari segala kemungkinan dalam proses pengembangan kasus Suap Proyek Pengadaan Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau 1 (PLTU MT Riau 1)‎.Termasuk terkait keterlibatan Partai Politik.

Pasalnya, pasca salah satu tersangka yakni, Eni Maulani Saragih, mengaku bahwa uang suap tersebut diterimanya atas perintah partai Golkar, Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Bidang Maritim Muhammad Sarmuji, diam-diam mengembalikan uang sebesar Rp700 juta ke KPK.

"Nanti, kita dipelajari dulu," ungkap Komisioner KPK Saut Situmorang kepada Beritariau, Minggu (07/10/18) malam, saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut ‎pengembalian dana oleh Sarmuji selaku pengurus partai Golkar.

Sejauh ini, KPK belum menjelaskan secara detail apakah pengembalian dana oleh Sarmuji tersebut merupakan dana dari hasil korupsi ‎atau bukan.

‎Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Yakni Eni Maulani Saragih, mantan pemilik saham Blackgold Natural Resources BNR, Johannes Budisutrisno Kotjo‎ dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial, Idrus Marham.

Dalam penangangan kasus suap ini, Eni berulang kali mengaku bahwa aksinya menerima uang suap tersebut adalah atas perintah partai. KPK sendiri, telah menerima pengembalian dana total sebanyak Rp1,7 Milyar. Rp1 Milyar dari Eni dan Rp700 oleh seorang saksi panitia Munas Partai Golkar, yang belakangan disebut-sebut adalah Sarmuji.

‎Kasus ini sendiri sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang Kamis, 04 Oktober 2018 kemarin, Johannes didakwa telah memberikan uang senilai Rp4,7 Milyar untuk memuluskan proyek pengadaan PLTU Riau 1.

Menurut Jaksa, uang yang disetor ke Eni yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR RI dilakukan secara bertahap. Pertama, pada 18 September 2017 senilai Rp2 Milyar dan kedua pada 14 Maret 2018 sebesar Rp2 Milyar.‎ Ketiga, pada 13 Juli 2018, Eni kembali menerima uang Rp500 juta dari Johannes.

Uang itu diterimanya untuk membantu Johannes mendapatkan proyek IPP PLTU MT Riau 1. Proyek ini masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), China Huadian Engineering Company (CHEC)..

Dalam pengakuannya, Eni mengaku kelakuannya meminta-minta uang kepada pengusaha ini adalah sesuai perintah untuk kepentingan partai. Namun‎, pernyataan itu dibantah ramai-ramai oleh sejumlah fungsionaris DPP Golkar. [red]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :