Mediasi Pembayaran Tunggakan PJU Pekanbaru Jalan Di Tempat

Penulis : user | Senin, 08 Oktober 2018 - 21:49 WIB

PJU di salah satu sudut kota Pekanbaru

Beritariau.com, Pekanbaru - Mediasi pembayaran tunggakan listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ke PT PLN (Persero) senilai Rp25 miliar menemui jalan buntu.

Proses mediasi sendiri diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru setelah polemik tunggakan yang berujung pada pemadaman PJU di sebagian besar jalan ibu kota Provinsi Riau itu berdampak pada aktivitas masyarakat, Juni 2018 lalu. 

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Suripto Irianto di Pekanbaru, Senin angkat bicara terkait pembayaran tunggakan yang berlarut-larut tersebut meski sejak awal dirinya langsung menengahi polemik tersebut. Suripto ingin Pemko Pekanbaru dan PT PLN (Persero) komitmen mengatasi polemik itu. 

"Itu kita minta suruh diaudit dulu. Kita mediasikan supaya diaudit," katanya singkat. 

Suripto menegaskan jika dalam proses mediasi medio Juni 2018 lalu disepakati jika nilai tunggakan PJU Pemko kepada PLN terlebih dulu diaudit. Kedua belah pihak juga sudah menyepakati pembayaran dalam mediasi yang kala itu berjalan sangat alot, hingga sembilan jam lamanya. 

Dalam mediasi yang dilakukan Kejari Pekanbaru kedua pihak menyepakati angka Rp25 miliar sebagai tunggakan Pemko yang harus dibayarkan atas PJU. 

Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan tagihan semula yang dihitung oleh PLN senilai Rp37 miliar untuk tagihan selama tiga bulan. Sementara Pemko sedianya mengaku hanya memiliki tagihan Rp12 miliar. 

Dalam kesepakatan mediasi itu juga dijelaskan jika dalam angka Rp25 miliar setelah audit BPKP dilakukan, itu terdapat kelebihan bayar, maka akan dilakukan pengembalian kelebihan bayar oleh PLN Pekanbaru. 

Sebaliknya, jika kurang akan dilakuak pelunasan ke PLN usai pengesahan APBD Perubahan. 

"Nanti hasil auditnya baru ke kita lagi, nanti hasilnya baru kita tanyakan kembali. Sekarang ke PLN dan Pemko sampai di mana auditnya. Yang pasti itu lampunya harus nyala," tegasnya. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) perwakilan Riau menyatakan belum melakukan audit angka tunggakan Pemko Peanbaru. BPKP beralasan kedua belah pihak belum menyepakati angka tagihan yang akan di audit. 

Baik PLN dan Pemko Pekanbaru masih memaksa menggunakan angka hasil perhitungan mereka masing-masing. Terang saja hal itu berbeda dari hasil kesepakatan mediasi yang dijembatani oleh Kejari kala itu yang sepakat untuk tagihan senilai Rp25 miliar.

Diberitakan sebelumnya PLN terpaksa memadamkan sebagian lampu penerangan jalan umum, karena Pemerintah Kota Pekanbaru, menunggak pembayaran tagihan listrik pada Juni lalu.

Tunggakan listrik yang menurut PLN sebesar Rp37 miliar itu adalah akumulasi selama tiga bulan terhitung sejak April, Mei dan Juni 2018. [ard]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :