Polda Riau Berikan Sinyal Lanjutkan Penyidikan Hutahaean

Penulis : user | Jumat, 12 Oktober 2018 - 20:05 WIB

Ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau memberikan sinyal akan kembali melanjutkan penyelidikan perkara dugaan pengrusakan hutan yang disebut melibatkan PT Hutahaean.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan menjelaskan pihaknya tengah berupaya mendatangkan saksi ahli guna membuka kembali perkara tersebut.

''Kasusnya terus berjalan, kita masih menunggu keterangan saksi ahli,'' sebut Gidion dilansir Riauaktual.com, Jumat (12/10/2018).

PT Hutahaean merupakan satu dari empat korporasi yang diproses atas dugaan pelanggaran pembukaan perkebunan. Perusahaan lainnya adalah PT Perkebunan Nusantara V dalam tahap penyidikan dan PT Seko Indah serta PT Ganda Hera dalam tahap penyelidikan.

Dalam penanaman perkaranya, HW Hutahaean selaku pimpinan perusahaan tersebut pernah diperiksa penyidik Ditreskirmsus Polda Riau beberapa waktu lalu sebagai saksi.

Untuk lahan yang membuat PT Hutahaean ditetapkan sebagai tersangka korporasi ini terletak di Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu  (Rohul) seluas 835 hektare. Penetapan tersangka ini sendiri merupakan proses lanjutan dari dinaikkannya penanganan dari penyelidikan ke penyidikan.

Berkas perkara perusahaan ini juga sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau. Setelah dilakukan pemenuhan atas petunjuk pada berkas yang dikembalikan jaksa sebelumnya.

Salah satu petunjuk yang dipenuhi adalah dimohonkan penyitaan ke pengadilan atas lahan seluas 780 hektar.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan penyerahan barang bukti, berita acara pemeriksaan (BAP) serta tersangka atau tahap II ke jaksa penuntut umum (JPU) oleh penyidik terkesan ditunda-tunda. Alasanya HW Hutahaean dalam keadaan sakit.

Kondisi tersebut, lantas dimanfaatkan HW Hutahaean untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hasilnya, permohonan praperadilan dikabul dengan putusan berisi penetapkan  status perusahaan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Riau tidak memenuhi unsur.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan menegaskan penanganan perkara tersebut masih berlanjut. Dikatakan dia, pihaknya masih menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang lama dalam pembukaan lahan di luar HGU.

''Kita masih menggunakan sprindik yang lama dalam perkara ini,'' ujar.

Sebelumnya, KRR pada Polda Riau menyampaikan bahwa ada 103.230 hektar kelapa sawit yang ditanam didalam kawasan hutan. Selain itu jumlah kebun sawit tanpa HGU berjumlah sekitar 203.997 hektar. Sehingga negara dirugikan hingga mencapai Rp2.5 triliun.

Terhadap PT Hutahaean penyidik  sudah  melakukan cek lapangan ke lokasi yang diduga melanggar dengan membawa serta ahli di bidang tanah, lingkungan, planologi dan Kehutanan. Perusahaan tak bisa menunjukkan bukti izin usaha atas lahan yang diduga melanggar. Avdeling 8 PT Hutahaean ini yang digunakan tanpa izin berada di dalam kawasan hutan.

Dirincikan  lahan PT Hutahean terletak di Kabupaten Rokan Hulu dengan Izin lokasi 5.366 hektar dan HGU 4.584 hektar. Mereka menanam didalam pelepasan kawasan dan didalam HGU 4.198 hektar. Lalu menanam didalam pelepasan kawasan dan diluar HGU 262 hektar, menanam diluar pelepasan kawasan dan didalam HGU 141 hektar dan menanam diluar pelepasan kawasan dan di luar HGU 3.683 hektar. [Ard]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :