Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan seluruh desa di Riau untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rakor tersebut direncanakan digelar pada pertengahan September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya memperkuat komitmen bersama agar kebakaran tidak kembali meluas.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pelibatan desa penting karena upaya pencegahan karhutla harus dilakukan hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.

“Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa dinilai dapat berperan dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, serta mendorong masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Libatkan Forkopimda hingga Babinsa-Bhabinkamtibmas

SF Hariyanto menjelaskan, Pemprov Riau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla.

Komitmen tersebut selanjutnya akan diperluas melalui keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, hingga aparat kewilayahan.

“Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa/bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani,” jelasnya.

Deklarasi tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama di tingkat daerah hingga desa untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tak hanya memuat imbauan dan larangan, pemerintah juga akan menegaskan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang tetap melakukan pembakaran lahan.

“Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar,” ungkapnya.

Dampak Karhutla Ganggu Aktivitas Masyarakat

Menurut SF Hariyanto, pencegahan harus dilakukan secara serius karena dampak karhutla jauh lebih besar dibandingkan manfaat pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap,” terangnya.

Karena itu, Pemprov Riau ingin menjadikan rakor tersebut sebagai momentum untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa.

Pencegahan, kata dia, tidak boleh hanya dilakukan ketika titik api bermunculan. Pengawasan dan edukasi masyarakat harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini,” pungkas SF Hariyanto. (*)